Mensesneg Minta Kepala Desa Proaktif Pantau Warga Rentan Usai Tragedi di NTT

MURIANETWORK.COM - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menekankan peran krusial kepala desa dan kelurahan dalam memantau warga rentan yang belum tersentuh program bantuan sosial pemerintah. Pernyataan ini disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (4 Februari 2026), sebagai respons dan evaluasi atas peristiwa tragis yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Prasetyo menilai, pengawasan aktif di tingkat akar rumput sangat vital untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memastikan kehadiran negara bagi masyarakat paling membutuhkan.

Peran Aktif Kepala Desa dalam Pengawasan Sosial

Dalam paparannya, Prasetyo Hadi mendorong agar para pemimpin di tingkat desa dan dusun tidak hanya menunggu laporan, tetapi secara aktif turun ke lapangan. Mereka diharapkan dapat mengidentifikasi dan melaporkan warga yang secara ekonomi terdampak namun belum tercatat sebagai penerima manfaat program pemerintah. Pendekatan proaktif ini dinilai sebagai kunci untuk menutup celah dalam sistem pendataan dan penyaluran bantuan yang selama ini berjalan.

“Kepala desa atau kepala dusun yang terus-menerus melakukan monitoring dan melaporkan manakala ada warganya yang belum termasuk atau belum tercatat sebagai penerima manfaat dari program-program pemerintah,” tegas Prasetyo.

Belajar dari Tragedi di Nusa Tenggara Timur

Dorongan untuk meningkatkan pengawasan ini tidak lahir dari ruang hampa. Latar belakangnya adalah insiden memilukan di Kabupaten Ngada, NTT, yang menyita perhatian publik. Seorang pelajar sekolah dasar dilaporkan mengakhiri hidupnya karena kesulitan ekonomi, diduga terkait ketidakmampuan membeli alat tulis untuk sekolah. Peristiwa ini menyadarkan banyak pihak tentang betapa rapuhnya kelompok rentan dan pentingnya jaring pengaman sosial yang benar-benar menyeluruh.

Prasetyo mengakui, tragedi tersebut harus menjadi momentum evaluasi. Ia berharap, dengan pemantauan yang lebih ketat, kejadian serupa dapat dicegah di masa depan.

“Kami memastikan, kalaupun belum bisa kita berdayakan secara mandiri, tetapi kehadiran atau intervensi pemerintah harus kita pastikan untuk menyentuh ke seluruh lapisan, terutama yang paling bawah, sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ungkapnya dengan nada serius.

Evaluasi Menyeluruh Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Lebih dari sekadar instruksi, pemerintah menyatakan komitmen untuk meninjau ulang kebijakan penanggulangan kemiskinan yang ada. Prasetyo menyebut, insiden di Ngada menjadi bahan kajian mendalam untuk memperbaiki berbagai aspek, mulai dari akurasi data, efektivitas pelaporan, hingga membangun kembali kepedulian sosial di semua tingkatan.

“Ini bagian dari yang harus kita evaluasi secara menyeluruh gitu. Masalah pendataan, masalah laporan, termasuk kepedulian sosial kita,” lanjutnya.

Pernyataan pejabat tinggi ini menggarisbawahi sebuah paradigma: keberhasilan program sosial pemerintah sangat bergantung pada sinergi dengan aparatur di garis terdepan. Tanpa mata dan telinga yang jeli di setiap dusun dan kampung, bantuan bisa saja melenceng dari sasaran, meninggalkan mereka yang paling membutuhkan dalam kesendirian.