MURIANETWORK.COM - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan modifikasi cuaca atau hujan buatan sebagai solusi banjir. Permintaan ini disampaikan oleh peneliti utama BRIN yang mempertanyakan efektivitas dan dasar ilmiah dari intervensi cuaca skala besar di tengah musim penghujan ekstrem.
Efektivitas Dipertanyakan, Dasar Ilmiah Perlu Diperdalam
Eddy Hermawan, Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, menyoroti bahwa langkah modifikasi cuaca yang diambil Pemprov DKI masih belum memiliki sasaran yang akurat dan kepastian hasil. Menurutnya, konsep dasar teknologi ini memerlukan pengkajian yang jauh lebih mendalam sebelum klaim efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dalam forum diskusi bertema "Mengurai Banjir Jakarta Berbasis Riset" di kantor BRIN, Rabu (4/2/2026), Eddy mengungkapkan kekhawatirannya.
"Pak Gubernur kok kayaknya kekeh. Padahal konsep dasar hujan buatan itu adalah perlu dikaji lebih mendalam. Supaya tepat waktu, kapan harus menyemai, tepat sasaran dan di mana," tuturnya.
Risiko dan Ketidakpastian Sasaran
Eddy menjelaskan, praktik modifikasi cuaca yang sering dilakukan pada puncak musim hujan justru menimbulkan masalah identifikasi. Menjadi sangat sulit, bahkan mustahil, untuk membedakan mana hujan hasil intervensi manusia dan mana yang merupakan fenomena alamiah. Ketidakpastian ini, lanjutnya, menjadi alasan banyak negara di kawasan Asia Tenggara mulai meninggalkan metode serupa.
"Anda membuat hujan buatan di daerah penghujan, di saat musim hujan hasilnya pasti hujan. Mana yang alami, mana buatan bisa dibedain? Makanya negara-negara at least South East Asia, mereka tahu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saya sebenarnya tuh pada kesempatan ini Jakarta pasti kaji kembali," ujarnya.
Lebih lanjut, Eddy menegaskan bahwa teknologi ini, termasuk yang dibantu kecerdasan buatan sekalipun, tidak dapat menjamin lokasi pasti jatuhnya hujan hasil semaian. Hal ini berpotensi memindahkan masalah dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa penyelesaian yang terkendali.
Anomali Penerapan di Indonesia
Peneliti BRIN itu juga menyoroti pola penerapan modifikasi cuaca di Indonesia yang dinilai tidak tepat waktu. Idealnya, teknologi ini dimanfaatkan pada musim kemarau untuk mengisi waduk atau mengatasi kekeringan, dengan menyemaikan awan di atas laut agar hujan turun di daratan yang membutuhkan.
"Kita gini, musim basah air di mana-mana, musim kemarau kering di mana-mana. Jadi maju kena mundur kena. Inginnya kita kemarau panjang ada hujan buatan karena waduk butuh air. Yang tidak lain adalah awan-awan yang besar tadi kita karbit supaya dia jangan jatuh di darat. Betul? Berarti di laut," jelas Eddy.
Dengan demikian, penggunaan teknologi pada musim hujan untuk mencegah banjir justru dianggap sebagai penerapan yang terbalik dari prinsip dasarnya. Eddy menekankan pentingnya kajian ulang yang mendalam berbasis sains sebelum kebijakan serupa terus dijalankan, guna menghindari pemborosan anggaran dan potensi dampak yang tidak diinginkan.
Artikel Terkait
Satgas Fokus Perbaikan Masjid dan Huntara Jelang Ramadan di Daerah Bencana
Pemerintah Targetkan Groundbreaking Proyek Sampah Jadi Energi pada Maret 2026
Utusan Khusus Presiden: Investor Internasional Serius Minati PLTN Indonesia
PUPR Garap Rusun Bersubsidi di Lahan Eks Meikarta, Skema Pembiayaan Jadi Kunci