BNI Salurkan Rp88 Triliun Kredit dari Dana Pemerintah Rp55 Triliun

Dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI Senin lalu, Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, membeberkan detail pengelolaan dana pemerintah yang cukup besar. Dana itu bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan ditempatkan di bank milik negara tersebut. Rapat dengar pendapat yang digelar di Jakarta pada 26 Januari 2026 itu menyoroti bagaimana dana tersebut dikelola.

Menurut Putrama, sepanjang tahun 2025, BNI menerima penempatan dana negara dalam dua gelombang. Totalnya mencapai Rp80 triliun. Angka ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana antara Rp200 hingga Rp276 triliun ke bank-bank Himbara. Tujuannya jelas: mendongkrak likuiditas dan memperlancar intermediasi perbankan.

"Terkait dana SAL ini di BNI, penyalurannya ada dua tahap," jelas Putrama.

"Yang pertama, ditempatkan Rp55 triliun oleh Menteri Keuangan. Kemudian di Desember, ditambahkan lagi Rp25 triliun. Jadi totalnya Rp80 triliun," ujarnya memaparkan.

Namun begitu, ceritanya tak berhenti di situ. Ada dinamika menarik yang terjadi menjelang akhir tahun. Dana tahap kedua sebesar Rp25 triliun yang baru masuk di Desember 2025, ternyata sebagian besar ditarik kembali oleh pemerintah. Penarikan itu dilakukan menuju Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara.

"Nah, yang tahap kedua Rp25 triliun itu telah ditarik oleh pemerintah pada tanggal 15 Desember," kata Putrama.

"Penarikannya sebesar Rp23 triliun, dan dana itu sudah kembali ke BI lagi," tambahnya.

Di sisi lain, meski ada penarikan dana, performa BNI dalam menyalurkan kredit justru terbilang impresif. Dari dana tahap pertama sebesar Rp55 triliun, bank ini berhasil melakukan leverage yang signifikan. Alhasil, total kredit yang mereka dorong ke sektor-sektor produktif jauh melampaui angka penempatan awal.

"Kami telah menyalurkan total Rp88 triliun. Itu berasal dari Rp55 triliun dana SAL yang ditempatkan pemerintah di BNI," ungkapnya dengan nada percaya diri.

Memasuki tahun 2026, komitmen BNI adalah menjaga kesehatan profil risiko dan likuiditas. Putrama menegaskan, rasio pinjaman terhadap simpanan atau LDR akan dijaga pada level yang konservatif. Langkah ini dianggap penting untuk menyisakan ruang gerak yang cukup. Tujuannya, agar bank siap mendukung agenda pembangunan pemerintah di masa mendatang.

"Ke depan, kami masih harus mempertahankan LDR di bawah 90 persen. Di situlah kami mempersiapkan dukungan untuk program-program pemerintah nanti," katanya.

Strategi menjaga LDR di bawah ambang 90 persen itu bukan tanpa alasan. Langkah ini dipandang krusial untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pembiayaan. Apalagi, sejumlah proyek strategis nasional pemerintah diprediksi akan membutuhkan dukungan perbankan yang kuat sepanjang 2026.