Pemilu Myanmar Usai, Kemenangan Telak Partai Pro-Militer Mengukuhkan Cengkeraman Junta

JAKARTA Pemungutan suara tahap ketiga dan terakhir pemilu Myanmar akhirnya selesai digelar pada Minggu (25/1/2026). Dengan ini, berakhirlah proses pemilihan yang digelar dalam tiga tahap oleh junta militer. Dan hasilnya? Partai pro-militer, seperti yang sudah diduga banyak pihak, berada di jalur untuk meraih kemenangan telak. Kemenangan ini jelas akan semakin mengukuhkan cengkeraman kekuasaan militer di negara Asia Tenggara itu.

Myanmar punya sejarah kelam dengan pemerintahan militer. Memang sempat ada secercah harapan selama satu dekade reformasi yang dipimpin sipil, di mana para jenderal mundur. Namun, harapan itu pupus pada 2021. Kudeta militer terjadi, Aung San Suu Kyi ditahan, perang saudara meletus, dan negara itu pun terperosok dalam krisis kemanusiaan yang dalam.

Menariknya, tahap terakhir pemilu ini ditutup hanya seminggu sebelum peringatan lima tahun kudeta itu sendiri. Militer berjanji pemilu akan mengembalikan kekuasaan ke tangan rakyat. Tapi, benarkah? Dengan Suu Kyi tersingkir dan partainya yang populer dibubarkan, para pendukung demokrasi menyebut pemilu ini tak lebih dari panggung sandiwara yang diisi sekutu-sekutu militer.

Pemimpin junta, Min Aung Hlaing, terlihat mengunjungi tempat pemungutan suara di Mandalay. Ia mengenakan pakaian sipil, bukan seragam. Spekulasi pun beredar bahwa dia berpotensi besar menjadi presiden nanti.

"Ini adalah jalan yang dipilih oleh rakyat," ujarnya kepada wartawan, menanggapi pertanyaan dari AFP. "Rakyat Myanmar dapat mendukung siapa pun yang ingin mereka dukung."

Namun begitu, realitas di lapangan jauh dari kata adil. Pemungutan suara sama sekali tidak diadakan di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak. Sementara di daerah yang dikuasai junta, menurut sejumlah pengawas HAM, persiapan pemilu diwarnai pemaksaan dan penindasan terhadap suara yang berbeda.

Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) menjadi pemenang besar. Partai yang diisi banyak pensiunan perwira dan disebut analis sebagai boneka militer ini, telah memenangkan lebih dari 85 persen kursi di majelis rendah dan dua pertiga kursi di majelis tinggi hanya dari dua fase pertama pemilu.

Kemenangan ini tentu menuai kecaman. Pakar HAM PBB, Tom Andrews, bersuara keras.

"Negara-negara yang mendukung hasil pemilu ini akan terlibat dalam upaya junta untuk melegitimasi pemerintahan militer melalui pemilu yang direkayasa," tegasnya dalam pernyataan pada Jumat (24/1/2026).

Hasil resmi rencananya baru akan diumumkan akhir pekan ini. Tapi, siapa pun tahu arah anginnya ke mana. Apalagi konstitusi yang dirancang militer sendiri sudah mengamankan posisi mereka: angkatan bersenjata mendapat jatah seperempat kursi di parlemen. Kursi-kursi inilah yang nantinya akan ikut menentukan siapa presiden terpilih.

Kilas balik ke pemilu 2020, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi justru mengalahkan USDP. Kemenangan itu kemudian dibalas militer dengan kudeta pada 1 Februari 2021, dengan tuduhan kecurangan pemilu yang tak pernah terbukti. Sementara Suu Kyi, sang peraih Nobel Perdamaian yang kini berusia 80 tahun, tetap mendekam. Ditahan tanpa komunikasi di lokasi yang dirahasiakan, atas tuduhan-tuduhan yang dianggap bermotif politik belaka.