Dengan bergabungnya Indonesia, koalisi ini kini diisi sebelas pemerintah. Sebelumnya sudah ada Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, dan Zambia. Tiga negara lain Kenya, Singapura, dan Inggris bertindak sebagai Ketua Bersama. Mereka semua punya komitmen sama: mendorong aksi iklim lewat pemanfaatan kredit karbon berkualitas tinggi oleh kalangan bisnis.
Bergabungnya Indonesia langsung disambut hangat. Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim, Rachel Kyte, menyatakan koalisi ini dibentuk untuk memastikan kepemimpinan negara-negara dalam membimbing perusahaan. Intinya, agar dunia usaha paham bagaimana berpartisipasi di pasar karbon dengan penuh integritas.
“Upaya Indonesia dalam solusi berbasis alam akan memastikan Koalisi membantu mendorong investasi sektor swasta ke dalam proyek-proyek berintegritas tinggi yang melestarikan hutan, mengurangi emisi, dan memajukan pembangunan berkelanjutan,” tutur Rachel.
Memang, peran pasar karbon dinilai semakin vital. Di satu sisi, ia bisa mendorong kemajuan menuju target iklim suatu negara. Di sisi lain, ia menjamin adanya aliran pendanaan untuk investasi perlindungan alam dan membangun ketahanan.
Dukungan juga datang dari mitra lama kedua negara, Standard Chartered. Bank ini aktif terlibat dalam pengembangan pembiayaan berkelanjutan, termasuk mendukung pasar kredit karbon berintegritas tinggi di Indonesia. Langkah ini makin memperkuat posisi Indonesia di peta ekonomi hijau global.
Artikel Terkait
Pemerintah Cabut HGU 85 Ribu Hektare di Lampung, Tanah Milik TNI AU Diserobot Pabrik Gula
Insentif Mobil Listrik Habis, Pabrikan Ban Siap Rebut Pasar Lokal
Waspada Hujan Lebat dan Petir, BMKG Imbau Warga Jabodetabek Siaga Hari Ini
SRBI Menyusut Rp222 Triliun, BI Genjot Stabilisasi Rupiah dengan Beli SBN