"Disuruh ngintip-ngintip, di BI ada apa sih? Kan udah ngintip dua kali cukup. Jadi dia pindah ke sana juga cukup saya pikir," katanya sambil tertawa.
Di sisi lain, Purbaya menepis segala kekhawatiran. Isu bahwa masuknya unsur pemerintah bisa menggerus independensi BI sama sekali tidak beralasan, menurutnya. Pertukaran seperti ini justru dinilainya seimbang. Yang penting, garis pemisah antara otoritas fiskal dan moneter tetap dijaga.
"Enggak ada yang aneh, kalau independensi enggak ada hubungannya. Kecuali nanti pada waktu ambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah," tegasnya.
Selama ini, koordinasi berjalan melalui forum KSSK. Tujuannya jelas: memastikan kebijakan dari kedua sisi yang independen itu bisa selaras dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"BI independen kita jalankan fiskal, mereka jalankan moneter, kita koordinasi di KSSK. Untuk memastikan kebijakannya walaupun sama-sama independen, tapi bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat," tutur Purbaya.
Dia juga menegaskan satu hal: begitu seseorang resmi menjadi pejabat BI, mandatnya jelas. Mereka harus bersikap independen, sesuai aturan yang berlaku.
Kabar ini muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Juda Agung telah mengajukan surat pengunduran diri. Untuk mengisi posisi yang kosong itu, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan telah mengajukan tiga nama calon ke DPR. Proses seleksi pun akan segera menyusul.
Artikel Terkait
Korlantas Siapkan 10 Ruas Tol Baru untuk Antisipasi Kemacetan Mudik 2026
Polri Serahkan Rp58,18 Miliar Hasil Eksekusi Aset Judi Online ke Kas Negara
Kemenhub Buka Pendaftaran Gratis Angkutan Motor Kereta Api untuk Mudik Lebaran 2026
Kemenhub Tegaskan Motor Listrik Belum Diizinkan Naik Kereta Barang