Pemulihan Pascabencana Sumatera: Padat Karya Digenjot untuk Hidupkan Kembali Perekonomian Warga

Pascabencana di Sumatera, upaya pemulihan terus digenjot. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kini fokus menangani kerusakan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun begitu, kerja mereka tak cuma soal membangun kembali jalan atau jembatan yang rusak. Ada aspek lain yang dianggap tak kalah penting: menggerakkan roda perekonomian warga yang terdampak. Caranya? Melalui program padat karya.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan skema ini punya tujuan yang jelas. "Kalau masyarakat dibiarkan diam dan bersedih terlalu lama, pemulihan akan terhambat," ujarnya.

Dia menjelaskan, program ini sudah berjalan sejak pertengahan Desember 2025. Dengan melibatkan warga setempat, diharapkan mereka bisa segera kembali produktif dan punya penghasilan. Upaya ini dilakukan berbarengan dengan dukungan personel TNI dan Polri.

"Sejak pertengahan Desember 2025, kami menggunakan pola padat karya. Sehingga Kementerian PU bersama dengan TNI, Polri, dan masyarakat yang dipekerjakan secara padat karya mulai bekerja selama 24 jam," kata Dody dalam keterangan resminya, Minggu (18/1/2026).

Rupanya, langkah ini tak lepas dari arahan Presiden. Menurut Dody, skema padat karya merupakan implementasi dari prinsip Build Back Better yang ditekankan Presiden Prabowo Subianto dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

"Kita semua berharap perekonomian segera bergulir lagi, masyarakat harus segera punya income lagi. Dan kami harap dengan program padat karya yang kita gulirkan dapat membantu masyarakat," imbuhnya.

Hingga 15 Januari 2026 sekitar 52 hari pasca bencana prioritas utama memang masih pada infrastruktur dasar. Konektivitas jalan dan jembatan, plus layanan sumber daya air, jadi perhatian utama. Tapi sebelumnya, ceritanya berbeda.

Pada 30 hari pertama yang berstatus tanggap darurat, semua masih di bawah koordinasi BNPB. Fokus waktu itu lebih mendesak: membuka akses logistik. Tujuannya agar distribusi barang-barang penting seperti pangan, BBM, dan LPG nggak macet. Itu fase yang paling krusial.

Untuk mendukung semua percepatan ini, Kementerian PU mengerahkan sumber daya secara besar-besaran. Angkanya cukup signifikan: 1.332 personel di tahap awal, termasuk 402 anak muda dari internal kementerian. Mereka juga mendapat bantuan dari 1.366 personel TNI, Polri, dan masyarakat. Belum lagi alat beratnya 1.854 unit dan 467 sarana pendukung lainnya yang dikirim ke tiga provinsi terdampak.

Di sisi lain, Dody menyebut kecepatan respons ini dimungkinkan berkat struktur organisasi mereka yang sudah tersebar. Kementerian PU punya balai teknis di setiap provinsi, yang menjadi ujung tombak penanganan pertama.

“Kementerian PU memiliki balai teknis di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu. Hal ini juga berlaku di seluruh wilayah, tidak hanya di Sumatera," tutur Dody.

"Di setiap bencana, kita upayakan hadir secepat mungkin. Balai teknis tersebut menjadi garda terdepan yang cepat tanggap ke lokasi terdampak untuk melaksanakan penanganan awal."

Jadi, upaya pemulihan ini berjalan di dua jalur. Satu di permukaan, membenahi infrastruktur yang hancur. Satunya lagi, di tingkat yang lebih manusiawi, mengembalikan denyut kehidupan ekonomi warga lewat kesempatan bekerja. Dua-duanya berjalan beriringan.