Pemerintah Siapkan Tunjangan Rp 2 Juta untuk 16.500 Guru Korban Banjir Sumatra

JAKARTA – Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra benar-benar mengacaukan dunia pendidikan. Ribuan sekolah rusak, ratusan ribu siswa terdampak. Nah, di tengah situasi sulit itu, ada kabar yang sedikit memberi angin segar. Pemerintah, lewat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bakal memberikan tunjangan khusus sebesar Rp 2 juta untuk 16.500 guru yang jadi korban bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Anggarannya tak main-main, mencapai Rp 35 miliar. Namun begitu, dana itu masih harus menunggu proses Revisi Anggaran Tahun 2025. Jadi belum cair sepenuhnya.

“Tunjangan khusus guru di daerah bencana, Rp35 miliar untuk anggaran dari revisi,” jelas Mu’ti dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Kamis (18/12/2025).

“Yang kami sampaikan sebanyak 16.500 guru yang menerima bantuan, kemudian masing-masing menerima bantuan Rp2 juta per guru. Anggaran masih dalam proses revisi tahun 2025,” tambahnya.

Guru memang jadi salah satu kelompok yang paling merasakan dampaknya. Tapi, mereka tidak sendirian. Mu’ti membeberkan, kerusakannya jauh lebih luas. Berdasarkan data per Minggu (14/12) sore, tercatat 3.274 satuan pendidikan terdampak. Angka itu mencakup ratusan PAUD, ribuan SD, sampai puluhan lembaga kursus.

“Kami belum mampu memetakan tingkat kerusakannya karena masih dalam progres dan masih dalam pendataan,” katanya, mengakui kompleksnya situasi di lapangan.

Bayangkan, siswa yang terdampak mencapai 276 ribu orang lebih. Gurunya sendiri sekitar 26 ribu orang. Infrastrukturnya pun babak belur. Ribuan ruang kelas rusak. Belum lagi fasilitas pendukung seperti lab, perpustakaan, bahkan toilet yang rusak jumlahnya juga ribuan. Perangkat teknologi yang semula dikirim untuk sekolah pun ikut terendam banjir.

Menanggapi ini, bantuan darurat sudah mulai disalurkan. Mulai dari tenda kelas darurat, paket sekolah, sepatu, sampai buku teks. Bantuan uang tunai juga digelontorkan, totalnya Rp 21,1 miliar dari anggaran yang ada sekarang.

Di sisi lain, proses belajar mengajar pelan-pelan mulai bergerak lagi. Di Aceh, 15 dari 18 daerah terdampak sudah berjalan sebagian. Tiga daerah bahkan sudah full. Sumatra Barat juga hampir seluruhnya beraktivitas, kecuali 93 sekolah di Agam yang masih diliburkan sampai 22 Desember nanti. Sementara di Sumut, 13 daerah sudah kembali normal, lima daerah lainnya masih bertahap.

Lalu, bagaimana dengan kurikulumnya? Mu’ti punya sejumlah skenario yang disusun berdasarkan fase bencana.

Untuk fase tanggap darurat 0-3 bulan pertama, kurikulum akan dipangkas habis. Hanya kompetensi esensial yang diajarkan: literasi dasar, numerasi, keselamatan diri, plus dukungan psikososial. Metode belajarnya adaptif, asesmennya sangat sederhana. Fokusnya cuma satu: kehadiran, keamanan, dan kenyamanan murid.

“Tidak ada asesmen formatif atau sumatif yang kompleks,” tegas Mu’ti.

Memasuki fase pemulihan dini 3-12 bulan, kurikulum mulai beradaptasi berbasis krisis. Pembelajaran jadi lebih fleksibel, sistem penilaiannya transisi. Baru pada pemulihan lanjutan 1-3 tahun ke depan, pendidikan kebencanaan akan diintegrasikan secara permanen. Kualitas pembelajaran dikuatkan kembali dengan basis ketahanan.

Langkah-langkah itu setidaknya jadi peta jalan. Upaya untuk membangun kembali semangat belajar di tengah puing-puing bencana.