KSPI Tolak PP Pengupahan 2026, KHL Dikhawatirkan Dikurangi

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI secara tegas menolak Peraturan Pemerintah soal Pengupahan yang bakal mengatur UMP 2026. Penolakan ini bukan tanpa alasan. Menurut mereka, proses penyusunannya sama sekali tak melibatkan serikat buruh. Alih-alih dialog, yang terjadi cuma sosialisasi sepihak.

Presiden KSPI, Said Iqbal, tak sungkan menyuarakan kekecewaannya. Dalam konferensi pers Rabu lalu, suaranya tegas.

“Buruh tidak pernah diajak berdiskusi untuk merumuskan PP ini. Sosialisasi cuma sekali, itu pun di Dewan Pengupahan. Tidak ada ruang untuk debat serius, apalagi perbaikan bersama,” ujarnya.

Iqbal mengungkapkan, hingga detik ini isi lengkap PP itu masih seperti kabut. Tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada para pekerja. Sosialisasi yang cuma sekali di awal November itu, menurutnya, lebih mirip pengumuman dari pada proses yang partisipatif.

Yang lebih mencemaskan, KSPI mencium indikasi kuat bahwa PP ini justru berpotensi melemahkan perlindungan upah buruh. Isunya berkutat pada perubahan definisi Kebutuhan Hidup Layak atau KHL. Padahal, selama ini acuan baku adalah Permenaker No. 18 Tahun 2020 yang memuat 64 item kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya.

“Sekarang pemerintah seperti membuat definisi KHL versi baru sendiri. Ini berbahaya. KHL kan fondasi utama dalam menentukan upah,” kata Iqbal lagi.

Metodologi penghitungannya juga dipertanyakan. Jika pemerintah bilang pakai data BPS, mestinya rujukan utamanya adalah Survei Biaya Hidup (SBH). SBH inilah yang selama ini jadi dasar objektif menghitung KHL.

“Tapi dalam prakteknya, SBH seperti diabaikan. Ini bisa buka ruang untuk manipulasi angka dan akhirnya melemahkan posisi tawar buruh,” tegasnya.

Dengan segala pertimbangan itu, sikap KSPI pun bulat. Mereka akan memperjuangkan indeks tertentu sebesar 0,9. Angka ini dianggap sebagai batas minimal.

“Di bawah angka itu, upah buruh pasti tak akan sanggup mengejar lonjakan harga kebutuhan hidup,” pungkas Iqbal.