BNI Perkuat Tata Kelola dan Siapkan Strategi Hadapi Dinamika 2026

BNI baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara daring, Senin kemarin. Rapat yang dipimpin Komisaris Utama Omar Sjawaldy Anwar ini bukan sekadar formalitas. Agenda utamanya jelas: memastikan bank pelat merah ini siap menghadapi dinamika tahun 2026, dengan fondasi tata kelola yang lebih kokoh dan responsif terhadap perubahan regulasi.

Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menegaskan bahwa semua keputusan yang diambil bersifat strategis. Tujuannya, agar operasional dan strategi bisnis ke depan bisa berjalan lancar tanpa terkendala hal-hal administratif.

“Intinya, RUPSLB ini memastikan tata kelola BNI tetap sejalan dengan regulasi terbaru. Ini soal kesiapan kita menjalankan strategi bisnis tahun depan,” ujar Putrama dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/12/2025).

Lalu, apa saja yang diputuskan? Pertama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar. Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut permintaan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN), yang tertuang dalam surat resmi akhir Oktober lalu. Intinya, penyesuaian ini terkait pengawasan oleh Holding Operasional, sesuai amanat UU BUMN 2025.

Agenda kedua lebih bersifat teknis-operasional. Para pemegang saham memberi lampu hijau untuk pendelegasian wewenang penyusunan dan pengesahan RKAP 2026. Langkah ini diambil biar proses perencanaan tahun depan bisa lebih cepat dan efisien, sehingga BNI bisa langsung lari ketika tahun buku baru dimulai.

Selain itu, rapat juga mengesahkan dokumen Recovery Plan yang telah diperbarui. Ini adalah bagian dari kewajiban mematuhi regulator sekaligus bentuk kesiapsiagaan BNI untuk menjamin keberlanjutan operasinya.

Ada juga perubahan di jajaran dewan. RUPSLB secara resmi mengukuhkan pemberhentian Suminto dari posisi Komisaris. Latar belakangnya, Suminto sudah ditugaskan sebagai anggota Dewan Komisioner LPS sejak Oktober lalu.

“Masa jabatan Bapak Suminto sebenarnya sudah berakhir sejak 8 Oktober. RUPSLB ini hanya mengukuhkan pemberhentiannya secara formal,” jelas Putrama.

Untuk mengisi kekosongan itu, Febrio Nathan Kacaribu diangkat sebagai Komisaris baru. Febrio bukan nama baru di lingkaran kebijakan, mengingat posisinya saat ini sebagai Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal di Kemenkeu.

Di sisi lain, kinerja keuangan BNI hingga kuartal III 2025 ternyata cukup solid. Di tengah gejolak ekonomi global, bank ini masih mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 10,5% secara tahunan, menjadi Rp812 triliun. Yang menarik, pertumbuhannya merata di semua segmen, mulai dari korporasi, menengah, UMKM, hingga konsumer.

Dana pihak ketiga juga tumbuh pesat, 21,4% YoY, didorong oleh kenaikan dana murah (CASA) dan deposito. Pertumbuhan deposito yang mencapai 40,4% tak lepas dari adanya injeksi likuiditas dana SAL dari Kemenkeu.

Transformasi digital jelas jadi motor penggerak. Aplikasi mobile banking ‘wondr by BNI’ sudah dipakai 10,5 juta orang dengan nilai transaksi mencapai Rp783 triliun. Sementara platform BNIdirect untuk segmen wholesale malah mencatat transaksi fantastis senilai Rp8.080 triliun, naik 26,7% dari tahun sebelumnya.

“Kami optimis langkah penguatan tata kelola dan transformasi yang berkelanjutan ini akan memperkokoh posisi BNI. Targetnya, jadi bank yang sehat, kompetitif, dan memberi nilai tambah jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan,” tutup Putrama.

Dengan fondasi tata kelola yang diperkuat dan kinerja keuangan yang masih tangguh, BNI sepertinya sedang memposisikan diri untuk menghadapi tantangan 2026 dengan lebih percaya diri. Semua penyesuaian struktural dan kebijakan ini pada akhirnya bertujuan menjaga momentum pertumbuhan dan kepercayaan investor di tengas pasar yang terus berubah.