Dia menyebut angka pastinya: 1.012.016 hektare, dengan 116.198 hektare di antaranya berada di Sumatra.
Di sisi lain, Menteri juga menyoroti perhatian khusus Presiden terhadap isu konservasi. Komitmen Prabowo terhadap hutan dan satwa, menurutnya, sangat nyata. Dia mengingatkan sebuah contoh konkret: sebelumnya, Presiden telah menyerahkan konsesi PBPH miliknya di Aceh seluas 20.000 hektare.
Lahan itu dialihfungsikan untuk jadi koridor gajah, lewat kerja sama dengan WWF.
"Sekali lagi tentang kecintaan beliau terhadap hutan dan satwa kita itu sangat luar biasa," tuturnya.
Dengan aksi terbaru ini, capaian pemerintah dalam setahun terakhir jadi semakin signifikan. Pencabutan 22 PBPH menambah panjang daftar penertiban. Sebelumnya, tepatnya pada 3 Februari lalu, Kementerian Kehutanan juga telah mencabut 18 izin serupa dengan luasan yang cukup besar.
Jika dijumlah, dalam kurun waktu satu tahun ini saja, upaya penertiban yang diperintahkan Prabowo telah menyentuh angka 1,5 juta hektare lebih.
"Jadi, dalam waktu satu tahun ini saja Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kami di Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektare," pungkas Raja Juli menekankan.
Artikel Terkait
Durian Binafshi Payakumbuh: Manis Legit Berujung Pahit yang Menggoda
VinFast Resmikan Pabrik di Subang, Pacu Ambisi Indonesia Jadi Hub Kendaraan Listrik ASEAN
Bahlil Ungkap Tantangan Distribusi LPG dan BBM di Sumatera Pasca-Banjir Bandang
Menteri Bahlil Buka Suara: 50 Desa di Sumut Gelap Gulita Bukan karena Padam, Tapi Belum Pernah Terlistriki