Polri Pelajari Cara Inggris Kendalikan Unjuk Rasa

Perubahan internal pun digulirkan. Dulu, sistem pengendalian massa punya 38 tahapan ribet banget. Sekarang disederhanakan jadi lima fase utama. Ini diselaraskan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009, plus standar HAM di Perkap No. 8 Tahun 2009.

Dedi menegaskan, setiap tindakan dalam lima tahap itu nanti akan dievaluasi. Mulai dari progres hingga dampaknya. Semua harus sesuai prinsip akuntabilitas dalam standar HAM global.

"Polri harus berani berubah, memperbaiki, dan beradaptasi," tegasnya.

Dia juga bilang, perubahan organisasi enggak bisa cuma modal pengalaman. Harus ada kajian ilmiah, riset multidisiplin, dan data yang kuat.

"Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,"

ungkapnya.

Terakhir, Dedi menekankan bahwa pengamanan unjuk rasa harus profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itu sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,"

pungkas Dedi.