Warga Kemayoran Geruduk Sekneg, Tuntut Hukum Pengelola Aset Negara Rp 200 Triliun

Komite Masyarakat Kemayoran Geruduk Sekneg dan Kejari Jakpus, Tuntut Penyelesaian Dugaan Penyelewengan

Rabu siang (26/11/2025) sekitar pukul dua, puluhan warga Kemayoran memadati kantor Kementerian Sekretariat Negara dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Mereka datang bukan tanpa alasan. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dalam hal sewa-menyewa auditorium gedung PPK-Kemayoran.

Untungnya, aksi mereka tidak berlangsung sia-sia. Di Kejari Jakpus, utusan warga akhirnya diterima oleh dua pejabat setempat Kepala Jampidsus dan Kepala Seksi Intel.

Menurut Moh. Taruna Aji yang bertindak sebagai koordinator aksi, Komite Masyarakat Kemayoran (KMK) menilai ada yang tidak beres dengan pengelolaan BLU Pusat Pengelola Komplek Kemayoran.

"Kami melihat BLU PPK Kemayoran dalam menyelenggarakan pelayanan sudah jauh menyimpang dari tujuan dan asas BLU itu sendiri," ujar Taruna Aji.

Dia lantas membeberkan panjang lebar soal landasan hukumnya. Ternyata, aturan main BLU sendiri sudah jelas diatur dalam PP 23/2005 dan perubahannya. Intinya, BLU harus mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, serta memberikan pelayanan publik tanpa mengejar keuntungan semata.

"Tujuannya kan sebenarnya mulia meningkatkan pelayanan untuk kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan sekadar cari untung," bebernya.

Meski begitu, dia mengakui bahwa BLU tetap boleh memungut biaya pada masyarakat sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Namun, penetapan tarifnya harus mempertimbangkan beberapa hal penting.

"Pertama, kontinuitas dan pengembangan layanan. Lalu ada daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, serta kompetisi yang sehat," terangnya.

Nah, masalahnya muncul ketika BLU-PPK Kemayoran diberi mandat mengelola lahan HPL eks Bandara Kemayoran seluas 450 hektar aset negara yang nilainya fantastis, mencapai 200 triliun rupiah. Status hukum pengelolaannya sebagai Badan Layanan Umum, dengan Sekneg sebagai Pengguna Barang Milik Negara dan Kemenkeu sebagai Pengelola BMN.

Namun begitu, dalam praktiknya, BLU ini diduga sering melenceng dari ketentuan. Pendapatannya rendah, dan banyak indikasi kebocoran dalam pengelolaan BMN.

"BMN seolah-olah cuma jadi bancakan para direksi BLU-PPK Kemayoran," imbuhnya dengan nada kesal.

Taruna Aji pun menyodorkan beberapa contoh yang dianggap mencolok. Selain soal penyewaan auditorium, ada juga rekomendasi penjualan lahan BMN tanpa persetujuan dari pihak berwenang.

"Contoh lain, mereka mengoperasikan koperasi tanpa legalitas alias koperasi bodong untuk memanfaatkan lahan BMN yang disewakan ke pihak lain, tapi diduga tanpa membayar sewa. Lalu pengelolaan Wisma Atlit yang diduga tanpa tender. Belum lagi jembatan di Hutan Kota yang ambruk cuma sehari setelah diresmikan, lalu bangkainya hilang begitu saja. Yang terakhir, pengelolaan 470 unit rusun di lantai dasar Apron, Boing, Conver, dan Dakota yang amburadul dan menimbulkan masalah dengan para penyewa," paparnya panjang lebar.

Merespons semua temuan itu, KMK akhirnya menyatakan tiga sikap tegas.

Pertama, mendesak Menteri Sekretaris Negara untuk mengevaluasi dan memecat direksi BLU-PPK Kemayoran yang dianggap menyeleweng.

Kedua, mendesak Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menindaklanjuti proses hukum terhadap dugaan penyelewengan pengelolaan BMN.

Ketiga, mendesak Sekneg dan BLU-PPK Kemayoran menyelesaikan masalah sewa rusun lantai dasar, termasuk kemungkinan penurunan tarif atau penghapusan piutang.

Di sisi lain, respons dari pihak berwenang pun datang. Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakpus, Dr. Fajar Seto Nugroho, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya bersedia menerima laporan masyarakat.

"Jika masyarakat punya data terkait dugaan penyelewengan pengelolaan aset negara di BLU-PPK Kemayoran, silakan buat pengaduan resmi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," tutupnya.