Lampung Pangkas Rp580 Miliar APBD 2026, Fokus ke Pelayanan Publik

“Bappeda bersama BPKAD melakukan simulasi pengurangan belanja. Yang dikurangi adalah belanja ATK, belanja cetak dan penggandaan, belanja rapat seperti sewa tempat dan makan minum, termasuk kegiatan yang sifatnya seremonial,” papar Marindo.

Hasilnya? Total belanja yang berhasil dihemat mencapai angka hampir Rp600 miliar, atau tepatnya sekitar Rp580 miliar. Angka yang tidak kecil, tentunya.

Di sisi lain, evaluasi dari Kemendagri juga menyisipkan perintah untuk menertibkan pola belanja. Tujuannya jelas, agar pertanggungjawaban penggunaan anggaran lebih akuntabel dan tidak ada yang bocor. Semua poin dalam evaluasi itu wajib diikuti tanpa terkecuali.

“Setelah ditetapkan dan nomor register diperoleh, kami juga akan segera memenuhi indikator MCSP KPK dari sisi subindikator penganggaran,” tegas Marindo.

Dengan disahkannya APBD lebih cepat, harapannya proses administrasi dan pelaksanaan anggaran bisa dimulai lebih awal. Bayangkan, pada 1 Januari pembayaran gaji sudah bisa dilakukan. Lalu, esok harinya, tanggal 2 Januari, berbagai kegiatan sudah bisa langsung dijalankan. Tidak perlu menunggu hingga bulan Februari seperti biasanya.

Yang paling penting, Marindo menegaskan bahwa pemangkasan ini sama sekali tidak menyentuh sektor-sektor prioritas. Infrastruktur untuk pendidikan dan kesehatan tetap aman, tidak berkurang sepeserpun.

“Penurunan Rp580 miliar tersebut tidak mengurangi anggaran infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Program-program peningkatan kesehatan tetap berjalan, termasuk penggratisan komite sekolah di Dinas Pendidikan. Infrastruktur sekolah juga tidak terganggu sama sekali,” tegasnya.

Jadi, fokus pengurangan tetap diarahkan pada pos-pos yang dianggap kurang berdampak langsung bagi publik. Seperti belanja ATK, perjalanan dinas, pencetakan dokumen, dan tentu saja, belanja untuk rapat-rapat. Semuanya demi efisiensi dan ketepatan sasaran.