Boikot AS Warnai KTT G20, 122 Poin Deklarasi Perdamaian Tetap Disepakati

JOHANNESBURG - Suasana tegang sempat menyelimuti KTT G20 di Johannesburg ketika Amerika Serikat memilih untuk menentang deklarasi bersama yang akhirnya tetap diadopsi. Padahal, pertemuan puncak yang berlangsung Sabtu (22/11/2025) itu seharusnya menjadi momen bersejarah bagi diplomasi global.

Presiden Donald Trump secara terang-terangan memboikot acara tersebut. Dia sama sekali tidak mengirim delegasi tingkat tinggi selama sesi pembahasan berlangsung. Sebagai gantinya, AS hanya mengandalkan perwakilan dari misi diplomatiknya di Afrika Selatan itu pun lebih karena kewajiban protokoler mengingat negara tersebut akan menjadi tuan rumah KTT pada 2026.

Dari 122 poin deklarasi yang berhasil disepakati, isu konflik di berbagai belahan dunia menjadi sorotan utama. Para pemimpin G20 secara khusus menyoroti situasi di Ukraina, Sudan, Palestina, dan Republik Demokratik Kongo.

Menurut teks deklarasi yang dikutip oleh RIA Novosti, para pemimpin sepakat untuk "berpedoman pada Tujuan dan Prinsip Piagam PBB secara keseluruhan" dalam upaya mewujudkan perdamaian.

"Kami akan berupaya mewujudkan perdamaian yang adil, komprehensif, dan abadi di Sudan, Republik Demokratik Kongo, Wilayah Pendudukan Palestina, Ukraina, serta mengakhiri konflik dan perang lainnya di seluruh dunia," bunyi salah satu poin penting deklarasi tersebut.

Dokumen itu juga menegaskan bahwa perdamaian merupakan prasyarat mutlak untuk mencapai keberlanjutan dan kemakmuran global. Tanpa perdamaian, semua rencana pembangunan menjadi tidak berarti.

Di sisi lain, G20 mendorong perubahan signifikan dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB. Mereka menyerukan penambahan negara-negara dari kawasan yang selama ini kurang terwakili, termasuk Afrika, Asia Pasifik, Amerika Latin, dan Karibia.

Reformasi Dewan Keamanan PBB dinilai sangat mendesak. Tujuannya jelas: agar lembaga tersebut lebih sesuai dengan realitas dan tuntutan abad ke-21.

Deklarasi menekankan pentingnya membuat Dewan Keamanan PBB menjadi "lebih representatif, inklusif, efisien, efektif, demokratis dan akuntabel."

Transparansi yang lebih besar bagi seluruh anggota PBB juga menjadi poin krusial dalam reformasi yang diusulkan.