Premanisme dan Ormas Timbulkan Beban Biaya Investasi Hingga 40 Persen

Studi Ungkap Praktek Pemerasan Sistemik Ganggu Iklim Berusaha di Indonesia

Analisis Kebijakan Investasi | Laporan Khusus | 19 November 2025

Jakarta - Praktek premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) terbukti menjadi faktor signifikan yang membebani iklim investasi di Indonesia. Temuan terbaru mengungkapkan praktik ini menyedap 15-40 persen dari total biaya investasi dan biaya produksi perusahaan.

Data mengejutkan menunjukkan bahwa hampir separuh biaya investasi dapat tersedot untuk memenuhi tuntutan berbagai kelompok yang tidak terkendali, menciptakan inefisiensi sistemik dalam perekonomian nasional.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu, mengkonfirmasi temuan ini dalam forum bisnis yang diselenggarakan di Jakarta. Menurutnya, masalah ini telah menjadi isu struktural yang memerlukan penanganan serius dari semua pemangku kepentingan.

"Dalam semua lembaga riset dan survei, dinyatakan bahwa ini berkontribusi 15-40 persen terhadap cost of investment dan cost of production dalam investasi kita. Premanisme di kalangan institusi pemerintahan juga ada," tegas Pasaribu.

Yang lebih memprihatinkan, praktik ini tidak hanya dilakukan oleh elemen masyarakat, tetapi juga melibatkan oknum di lingkungan pemerintahan. Kolusi antara preman dan oknum pemerintah disebut-sebut mempermudah berlangsungnya praktik pemerasan terhadap dunia usaha.

Sebagai bukti konkret, Pasaribu mengungkapkan kasus yang terjadi di Cilegon. Oknum tertentu diduga melakukan pemerasan terhadap investasi PT Chandra Asri Alkali yang bernilai mencapai Rp5 triliun. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana praktik premanisme dapat mengancam proyek strategis nasional.

Investasi, yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi baru dan penciptaan lapangan kerja, justru terbebani oleh biaya-biaya tidak resmi ini. Dampaknya, daya saing Indonesia di mata investor asing maupun domestik semakin terkikis.

Para analis menilai, diperlukan langkah tegas dan sistematis untuk membersihkan iklim investasi dari praktik-praktik semacam ini. Tanpa upaya serius menekan premanisme, target pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui investasi akan sulit tercapai secara optimal.