Kebijakan Ekonomi 2026: Strategi Fiskal & Moneter untuk Dongkrak Sektor Riil

- Kamis, 13 November 2025 | 19:55 WIB
Kebijakan Ekonomi 2026: Strategi Fiskal & Moneter untuk Dongkrak Sektor Riil
Kebijakan Ekonomi 2026: Strategi Fiskal dan Moneter untuk Gerakkan Sektor Riil

Strategi Kebijakan Ekonomi 2026: Fokus pada Sektor Riil dan Daya Beli Masyarakat

Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan langkah strategis dengan mengoptimalkan kebijakan fiskal dan moneter secara bersamaan pada tahun 2026. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan likuiditas yang tersedia dalam sistem keuangan dapat disalurkan secara maksimal ke sektor riil, sehingga tidak ada uang yang menganggur.

Prinsip "tidak ada uang menganggur" akan menjadi landasan utama arah kebijakan ekonomi tahun depan. Saat ini, likuiditas di sistem keuangan dinilai cukup besar, namun penyalurannya kepada pelaku usaha dan sektor produktif masih belum optimal. Pemerintah bertekad untuk mengatasi kendala ini.

Penyaluran Likuiditas untuk Dongkrak Perekonomian Riil

Upaya pemerintah difokuskan pada berbagai saluran penyaluran, mulai dari kredit perbankan hingga program bantuan sosial. Dengan likuiditas yang tersalurkan dengan baik, diharapkan pertumbuhan kredit akan meningkat dan pada akhirnya mendorong pergerakan ekonomi riil yang lebih dinamis.

Langkah konkret yang akan diperkuat adalah peran sektor perbankan dalam menyalurkan pembiayaan produktif. Hal ini diharapkan dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Fokus pada Lapangan Kerja dan Daya Beli

Kebijakan ekonomi 2026 juga akan berfokus pada dua tujuan utama: penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya beli masyarakat, khususnya bagi kelompok menengah. Peningkatan daya beli diyakini akan mendorong permintaan domestik dan menggerakkan roda perekonomian.

Namun, langkah-langkah stimulus ini akan dijalankan dengan tetap menjaga stabilitas harga. Pemerintah menyadari pentingnya mengendalikan inflasi agar tidak mengalami kenaikan yang berlebihan, yang justru dapat membebani masyarakat.

Inflasi yang Terkendali sebagai Indikator Kesehatan Ekonomi

Pemerintah memandang inflasi yang terukur dan terkendali sebagai tanda dari pertumbuhan ekonomi yang sehat. Targetnya adalah menciptakan pergerakan sektor riil yang kuat tanpa memicu lonjakan harga yang tidak terkontrol. Inflasi yang terlalu rendah dinilai mencerminkan ekonomi yang lesu, sementara inflasi yang terlalu tinggi menandakan overheating.

Dengan persiapan yang matang dan strategi yang komprehensif, pemerintah menyambut tahun 2026 dengan penuh optimisme untuk membawa perekonomian Indonesia menuju kondisi yang lebih baik dan berkelanjutan.

Editor: Bayu Santoso

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar