Presiden Prabowo Ganti Ban di Tikungan Terakhir, Bersihkan Orang-Orang Jokowi!

MURIANETWORK.COM - Presiden Prabowo Subianto disebut tengah berada di 'tikungan terakhir', momen krusial yang akan menentukan nasib pemerintahannya: terus melaju dengan 'ban peninggalan Jokowi' atau menggantinya untuk menghindari kejatuhan.

Hal tersebut diungkap Said Didu dalam siniar terbaru Refly Harun.

Menurutnya, Prabowo telah lama diperingatkan untuk "mengganti ban"—sebuah metafora untuk merombak timnya dari orang-orang yang dianggap sisa-sisa rezim Jokowi, dan berpotensi membuatnya 'jatuh' di tengah jalan.

“Kalau Bapak lanjutkan dengan memakai bannya Jokowi, maka pasti Bapak jatuh,” ujar Said Didu dalam siniar itu, dikutip Senin (8/9/2025).

Namun, ia melihat ada tanda-tanda positif Prabowo mulai menyadari kondisi genting ini.

“Saya melihat ada tanda-tanda dia menyadari, untuk menyelamatkan negara ini. Kelihatannya beliau sudah menggunakan telinganya, sehingga memanggil beberapa unsur untuk didengarkan langsung,” ungkapnya.

Munculnya Sjafrie Sjamsoeddin dan Hilangnya Menkopolhukam

Said Didu mencatat adanya perubahan signifikan dalam pendekatan Prabowo pasca-krisis, yang ditandai dengan munculnya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai figur sentral.

Ia mengulas kronologi peristiwa: demo murni pada tanggal 25, meninggalnya driver ojol Afan Kurniawan pada 27, disusul pemanggilan Kapolri serta Panglima TNI ke Hambalang oleh Prabowo pada 28.

Namun, langkah memanggil dua petinggi aparat itu dinilai tidak meredakan amarah publik, bahkan berujung pada eskalasi dan penjarahan pada tanggal 29. Titik baliknya, terjadi setelah itu.

“Setelah Prabowo menyadari, akhirnya dimunculkanlah Sjafrie Sjamsoeddin di sidang kabinet tanggal 30,” kata Said Didu.

Menariknya, Sjafrie yang notabene Menteri Pertahanan, justru tampil berbicara di forum tersebut, mengambil peran yang seharusnya diisi oleh Menkopolhukam Budi Gunawan yang justru tak terlihat.

“Secara kelembagaan itu enggak kena, yang dimunculkan itu, tapi mereda,” tambahnya, menyoroti keanehan namun efektivitas langkah Prabowo tersebut.

Didu menyoroti hilangnya Menkopolhukam Budi Gunawan dalam penanganan krisis ini, menyebutnya sebagai bagian dari “ban lama” yang lebih condong ke "Solo".

Geng 'SOP' sebagai Musuh Bersama

Analisis utama Didu adalah, publik menuntut Prabowo untuk melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan yang dianggap sebagai biang kerusakan bangsa, yang ia istilahkan sebagai "SOP" atau "Solo Oligarki Parcok".

“Pak Prabowo harus lepas dari geng SOP Solo Oligarki Parcok,” tegasnya.

Menurut Didu, SOP telah menjadi 'musuh bersama' dan simbol keberlanjutan rezim lama yang menggerus kepercayaan publik terhadap kemandirian Prabowo.

“Kalau Pak Prabowo mulai membuang itu, kelihatannya publik mulai timbul lagi kepercayaan.”

Kepercayaan publik ini, lanjutnya, lebih mudah tumbuh pada figur yang tidak memiliki afiliasi politik kuat, seperti Sjafrie Sjamsoeddin yang ditugaskan menangani masalah penertiban tambang dan sawit—sektor yang disebutnya wilayah "hitam putih".

Terkait posisi Kapolri, Didu mengakui sulitnya mendesak Prabowo untuk mengganti Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat ini. 

Namun, ia berpendapat langkah itu krusial untuk memulihkan kepercayaan publik.

“Kalau menurut saya diganti (Kapolri) karena kepercayaan publik sudah enggak beginilah,” usulnya.

Perombakan kabinet

Untuk diketahui, Senin sore, Presiden Prabowo resmi memberhentikan 5 menteri dalam kabinetnya.

Nama yang paling disorot saat reshuffle kabinet ini ialah Sri Mulyani. Dia dicopot dari jabatan menteri keuangan.

Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.

Selain itu, Budi Gunawan juga diberhentikan dari jabatan Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Pengganti BG belum diumumkan. Tapi santer disebut, Sjafrie akan merangkap jabatan sebagai Menkopolhukam.

Lalu Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dicopot, dan digantikan oleh Ferry Juliantono.

Selanjutnya,  Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding diganti Mukhtaruddin.

Kemudian, Prabowo juga mengangkat Muhammad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah. 

Dia akan ditemani Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Sumber: Suara