Kata dia, dalam draf terakhir tertulis yang dimaksud Penyidik Tertentu misalnya Penyidik Tertentu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Penyidik Tertentu Kejaksaan dan Penyidik Tertentu Otoritas Jasa Keuangan.
Ia menjelaskan RUU KUHAP tidak mengatur tentang kewenangan institusi dalam memeriksa atau menyidik suatu tindak pidana jenis tertentu.
KUHAP, terang dia, menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam Undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.
"Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut Undang-undang di luar atau materiel mana pun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP," imbuhnya.
Politikus asal Partai Gerindra ini mengatakan pengaturan mengenai Penyidik Polri, PPNS dan Penyidik Tertentu dalam RUU KUHAP dimaksudkan agar dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
Kejaksaan dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) maupun UU Kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana tertentu.
Maka, tegas Habiburokhman, aturan dan kewenangan tersebut tetap berlaku.
"Kami menyampaikan pula bahwa draf ini tentu masih memerlukan penyempurnaan sehingga nanti dalam pembahasan, seluruh pihak terkhusus Kejaksaan RI dapat memberikan masukan atau menjadi pihak yang mendukung pembahasan antara DPR dan pemerintah," ucap dia.
Habiburokhman menekankan yang terpenting adalah membuat RUU KUHAP dapat menciptakan harmonisasi dan pengaturan yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan pelindungan HAM.
Ia menambahkan seluruh pihak dapat memberi masukan dan akan menjadi pertimbangan seluruh fraksi dan pemerintah.
"Hari Selasa kami baru akan mendapatkan penugasan dari paripurna disertai dengan draf dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM). Sejak itu lah draf akan kami sebarluaskan kepada publik untuk mendapatkan kritisi dari publik," tutur Habiburokhman.
Sumber: CNN
Artikel Terkait
Prabowo Rombak Total Tata Kelola Tambang, Ini Arah Baru Kedaulatan Energi!
Anies Bongkar Skandal Koneksi Prabowo: Jabatan Strategis Dikuasai Orang Dalam, Bukan yang Kompeten!
Fakta di Balik Citra Jokowi yang Selama Ini Dijaga: Benarkah Hanya Mitos?
Jokowi dan Fakta Mengejutkan di Balik Runtuhnya Penegakan Hukum