Presiden Prabowo Tegaskan Batas Defisit APBN 3% Tak Akan Diubah

Jakarta, 16 Maret 2026 – Batas defisit APBN 3% itu, bagi Presiden Prabowo Subianto, bukan sekadar angka. Itu adalah alat disiplin. Dan untuk saat ini, pemerintah tak punya niat mengutak-atiknya.

“Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19,” tegas Prabowo dalam sebuah wawancara khusus dengan Bloomberg.

Pernyataan itu disiarkan resmi oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan dilaporkan oleh Antara hari ini. Presiden jelas ingin menjaga aturan main yang sudah baku dalam UU Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003. Menurutnya, patuh pada batasan itu penting sekali untuk menjaga kredibilitas kita di mata internasional. Soal kedisiplinan fiskal, ya, itu harga mati.

“Saya berharap kita tidak perlu mengubahnya,” sambungnya lagi, menegaskan poin yang sama.

Lalu, bagaimana dengan ancaman dari gejolak Timur Tengah? Konflik Iran, AS, dan Israel yang bisa menggoyang pasokan minyak global memang bikin was-was. Tapi Prabowo melihat posisi Indonesia tak terlalu terjepit. Alasannya, kita punya cadangan energi lain yang melimpah. Kelapa sawit dan batu bara, misalnya, harganya masih kompetitif dan bisa diandalkan untuk menjaga ketahanan energi dalam negeri.

Belum lagi, pemerintah sedang mendorong keras pengembangan energi terbarukan. Panas bumi, tenaga surya, air, dan biofuel – semua digenjot. Strategi ini diharapkan bisa memotong ketergantungan kita pada impor energi secara signifikan, dan itu bisa terjadi lebih cepat dari yang dibayangkan.

“Kalau kita bisa melewati ini, dalam dua tahun kita akan menjadi sangat efisien. Kita akan sangat, sangat tidak bergantung pada sumber dari luar," kata Prabowo dengan nada optimistis.

Optimisme itu disampaikan di tengah laporan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto soal potensi tekanan fiskal. Airlangga memperingatkan, perang yang berlarut-larut hingga 10 bulan ke depan bisa memberi beban serius. Namun, Presiden tampaknya lebih memilih fokus pada efisiensi di dalam negeri sebagai benteng pertahanan. Baginya, itulah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tetap bertahan, apa pun yang terjadi di luar sana.