Dalam kesempatan ini, Ghufron menyampaikan korupsi BMD dapat terjadi ketika perencanaan tidak sesuai kebutuhan. Terkait itu, pemerintah daerah disebut melakukan pengadaan barang dan jasa karena menyesuaikan dengan rekanan, bukan kebutuhan.
Sumber: beritasatu
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir