"Kita enggak bisa tahu, enggak bisa menduga-duga juga kita. Kamu mau menduga apa emang? Pasti dugaannya adalah yang terlibat itu saja. Masalahnya tinggal bagaimana menghapus penyakit masyarakat ini dengan baik, tugas negara lah," tegasnya.
Menurutnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) perlu meminta data-data anggota dewan yang terlibat judi online ke PPATK, untuk kemudian menindaklanjuti temuan itu.
"MKD bisa meminta, bukan dilaporkan. Iya, enggak harus tunggu laporan. Kan tadi sudah ada laporan dari PPATK. Biar aja satgas yang bekerja, kita enggak boleh ikut campur bos," tutupnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
KPU Solo Bantah Keras Isu Pemusnahan Berkas Pendaftaran Jokowi
Arsul Sani Pamer Ijazah Asli, Denny Indrayana: Beda Bumi dan Langit dengan Sikap Jokowi
Anggota Bon Jowi Tuduh Jokowi Psikopat jika Sengaja Tak Tunjukkan Ijazah Asli
Menhut Raja Juli Antoni Buka Suara: Ini Alasan Polisi Aktif Masih Dibutuhkan di Kemenhut Pasca Putusan MK