Basarah berpendapat, pernyataan Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDI Perjuangan selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.
“Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang, karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang pejuang kemerdekaan, proklamator bangsa, penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” tutur Basarah.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok, apalagi milik satu partai saja. Sejatinya, Bung Karno bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia karena berbagai jasa yang telah dilakukan. Salah satunya menjadi insiprasi kemerdekaan negara-negara lain melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.
“Semoga jika Prabowo menjadi Presiden RI kelak, beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR itu.
Basarah berharap Prabowo tidak menjadi pemimpin yang antikritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya serta pihak pihak yang mengkritiknya sebagai “pengganggu”.
Konstitusi, ia melanjutkan, telah menjamin hak rakyat untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara agar terjadi check and balances serta tidak menjadi negara yang autoritarian.
Sumber: tempo
Artikel Terkait
KPU Solo Bantah Keras Isu Pemusnahan Berkas Pendaftaran Jokowi
Arsul Sani Pamer Ijazah Asli, Denny Indrayana: Beda Bumi dan Langit dengan Sikap Jokowi
Anggota Bon Jowi Tuduh Jokowi Psikopat jika Sengaja Tak Tunjukkan Ijazah Asli
Menhut Raja Juli Antoni Buka Suara: Ini Alasan Polisi Aktif Masih Dibutuhkan di Kemenhut Pasca Putusan MK