Basarah berpendapat, pernyataan Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDI Perjuangan selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang seharusnya.
“Di masa Orde Baru dulu Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang, karena pada masa itu Bung Karno diperlakukan tidak sebagaimana mestinya sebagai seorang pejuang kemerdekaan, proklamator bangsa, penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” tutur Basarah.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok, apalagi milik satu partai saja. Sejatinya, Bung Karno bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia karena berbagai jasa yang telah dilakukan. Salah satunya menjadi insiprasi kemerdekaan negara-negara lain melalui Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.
“Semoga jika Prabowo menjadi Presiden RI kelak, beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR itu.
Basarah berharap Prabowo tidak menjadi pemimpin yang antikritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya serta pihak pihak yang mengkritiknya sebagai “pengganggu”.
Konstitusi, ia melanjutkan, telah menjamin hak rakyat untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara agar terjadi check and balances serta tidak menjadi negara yang autoritarian.
Sumber: tempo
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Minta Jokowi Bantu Cabut Cekal untuk Berobat ke Luar Negeri
Pertemuan di Solo: Kunjungan Tersangka ke Rumah Ayah Gibran Picu Tafsir Politik
Kunjungan Tersangka ke Solo Picu Sindiran Tajam: Ada Pejuang, Ada Pecundang
Roy Suryo Geram Disingkirkan dari Pertemuan Eggi-Jokowi di Solo