JAKARTA - Komandan Tim Komunikasi Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono membeberkan sejumlah kebijakan yang akan diambil oleh paslon tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
Diantaranya memastikan kepemilikan lahan untuk petani serta menjamin harga panen dari petani.
Baca Juga: Salut! Hadir di Pontianak Prabowo Disambut Meriah Tarian Baras Banyu dan Disematkan Topi Adat Dayak
“Petani adalah bagian penting dari masa depan bangsa, karena menjadi ujung tombak kita menghadapi krisis pangan. Oleh karena itu kesejahteraan petani tidak bisa diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar. Kesejahteraan mereka menjadi tanggung jawab pemerintah.” kata Budisatrio kepada wartawan, Sabtu (19/1).
Budisatrio menjelaskan, Prabowo Gibran memiliki beberapa program untuk menjamin kesejahteraan petani tersebut, salah satu yang terpenting adalah memastikan petani memiliki lahan garapannya sendiri.
“Kita akan kembangkan kredit kepemilikan lahan. Kedepannya para petani yang belum memiliki lahan, dan yang ingin menjadi petani tapi tak punya lahan bisa mengajukan kredit kepada pemerintah. Sehingga petani Indonesia tidak hanya pekerja pertanian, tapi juga bisa memiliki lahan. Ini akan secara cepat memperluas lahan pertanian kita.” jelas Budisatrio.
                        
                                
                                            
                                            
                                            
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
Artikel Terkait
Ahli Hukum UI Bela Adies Kadir: Slip of The Tongue, Bukan Penghinaan
Utang Kereta Cepat Whoosh Rp120 Triliun: DPR dan Pemerintah Segera Bahas Solusi
Dugaan Pembengkakan Anggaran Kereta Cepat Whoosh: Potensi Kerugian Negara Miliaran Dolar
Prabowo Tegaskan Kereta Cepat Whoosh Tak Bermasalah, Ini Fakta Utang Rp116 Triliun