Pemerintah Siapkan Layanan Haji Inklusif untuk Lansia dan Disabilitas pada 2026

Pemerintah kembali menggenjot upaya untuk memastikan ibadah haji bisa dijalankan dengan nyaman oleh semua kalangan. Kali ini, sorotan utama tertuju pada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Targetnya adalah haji 2026 mendatang.

Hal ini mengemuka dalam sebuah rapat koordinasi dengan Kemenko PMK, Senin lalu. Rapat itu sendiri merupakan bagian dari langkah transformasi pelayanan haji nasional yang ingin lebih inklusif dan adil.

Menurut Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, fokus pelayanan tidak boleh cuma pada urusan operasional belaka. Yang tak kalah penting adalah menjamin kualitas layanan yang menjaga martabat setiap orang yang berangkat.

“Penyelenggaraan ibadah haji adalah layanan publik strategis yang harus memastikan seluruh jamaah mendapatkan akses yang setara, termasuk lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan. Karena itu, layanan kita harus aman, manusiawi, dan aksesibel,” tegas Puji.

Komitmen itu, ujarnya, akan diwujudkan lewat penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas petugas, dan tentu saja penyediaan fasilitas yang lebih memadai.

Data dari musim haji sebelumnya cukup berbicara. Tercatat lebih dari 44 ribu jemaah lansia, belum lagi ratusan jemaah disabilitas yang memerlukan perhatian khusus. Angka ini cenderung naik tiap tahunnya.

Fakta tersebut jelas menuntut kesiapan ekstra. Pendekatan yang sifatnya umum sudah tidak memadai lagi.

“Kita tidak bisa lagi melihat pelayanan haji secara umum. Harus ada pendekatan spesifik berbasis kebutuhan jamaah, terutama bagi lansia dan disabilitas yang memerlukan pendampingan lebih intensif,” paparnya.

Lalu, strategi apa saja yang disiapkan untuk haji 2026? Beberapa poin kuncinya antara lain mengintegrasikan data kesehatan dan kondisi jemaah sejak dini, memperkuat pelatihan petugas, serta menyediakan fasilitas seperti kursi roda dan jalur prioritas.

Tak ketinggalan, monitoring kondisi jemaah akan diperkuat dan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi ditingkatkan untuk mendukung aksesibilitas di sana.

Pelayanan di lapangan nantinya akan dilakukan secara komprehensif. Dari saat kedatangan, akomodasi, selama ibadah, hingga waktu pulang ke tanah air. Pendampingan intensif bagi kelompok rentan akan menjadi prioritas.

Bagi Puji, semua upaya ini bukan sekadar perbaikan teknis. Ini adalah bagian dari transformasi besar penyelenggaraan haji Indonesia.

“Haji bukan hanya soal perjalanan ibadah, tetapi juga pelayanan publik yang harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kita ingin memastikan setiap jamaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan bermartabat,” katanya menegaskan.

Kolaborasi antar kementerian dan pemangku kepentingan, tambahnya, akan terus digalang. Tujuannya satu: standar pelayanan yang adaptif dan benar-benar inklusif.

Pada akhirnya, haji 2026 diharapkan bisa menjadi momentum bersejarah. Momentum untuk mewujudkan sistem pelayanan haji Indonesia yang lebih responsif dan berkeadilan, di mana setiap jemaah mendapat hak yang sama untuk beribadah dengan tenang.