Sekretaris Kabinet: Efektivitas Diplomasi Diukur dari Hasil Konkret, Bukan Frekuensi Kunjungan

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa efektivitas diplomasi internasional tidak semata-mata diukur dari frekuensi perjalanan dinas atau kemeriahan acara seremonial, melainkan dari hasil konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pernyataan ini disampaikan untuk menjawab sorotan publik mengenai intensitas kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dalam beberapa waktu terakhir.

Dalam pernyataannya, Teddy mengakui bahwa pemerintah selalu membuka ruang bagi kritik dan masukan dari berbagai pihak. Namun, ia mengingatkan agar berbagai capaian diplomasi yang telah diraih Indonesia selama satu setengah tahun terakhir tidak diabaikan begitu saja. "Jadi ruang untuk setiap masukan tentu kita terima, tapi jangan sampai kita mengaburkan fakta tentang semua hasil yang telah kita capai," ujarnya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026).

Salah satu capaian yang dipaparkan adalah keberhasilan Indonesia bergabung dengan BRICS di tengah ketidakpastian global. Menurut Teddy, keanggotaan ini memberikan dampak langsung terhadap stabilitas dalam negeri. "Manfaatnya apa? Ya sekarang ini, di tengah konflik krisis dunia, situasi negara terjamin. Stok BBM aman, harga BBM subsidi tidak naik. Stok pangan aman," jelasnya.

Selain itu, Teddy menyoroti keberhasilan perjanjian tarif nol persen dengan Uni Eropa yang melibatkan 25 negara. Kesepakatan ini, kata dia, telah dirundingkan selama belasan tahun dan baru terealisasi pada era pemerintahan Presiden Prabowo, tepatnya pada tahun 2025. Capaian lain yang tidak kalah penting adalah masuknya investasi senilai sekitar Rp2.430 triliun dalam kurun waktu satu setengah tahun terakhir.

Ia juga menyebut hasil konkret dari kunjungan Presiden ke Jepang dan Korea Selatan, yang berhasil menghasilkan komitmen bisnis mencapai 33,89 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp575 triliun. Di bidang pertahanan, penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) juga terus dilakukan melalui kerja sama dengan sejumlah negara, seperti Prancis, Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan negara-negara Eropa lainnya.

Di sektor pelayanan publik, Teddy menyoroti program ibadah haji pada tahun 2025 dan 2026. Ia mengklaim Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki perkampungan haji di Arab Saudi. "Saudi sendiri mengubah undang-undangnya agar suatu negara mempunyai lahan di situ untuk digunakan oleh jemaah haji," ungkapnya.

Sementara itu, dalam kancah internasional, Indonesia juga menunjukkan keterlibatan aktif pada isu Palestina. Langkah yang dilakukan mencakup pengiriman bantuan logistik melalui jalur udara, pengoperasian kapal rumah sakit, hingga pemberian beasiswa pendidikan bagi pelajar Palestina di Indonesia. Tak ketinggalan, keberhasilan diplomasi pemerintah dalam memulangkan warga negara Indonesia yang sempat diamankan otoritas Israel di laut lepas beberapa waktu lalu juga menjadi salah satu catatan penting.

"Dan ingat, yang tadi saya sampaikan adalah hasil konkret nyata 1,5 tahun terakhir. Dan semua itu adalah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lewat berbagai macam cara, baik yang dipublikasikan, maupun tidak dipublikasikan. Karena yang terpenting bagi kami adalah hasil konkretnya," pungkas Teddy.