PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD, Usul E-Voting untuk Tekan Biaya

“Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah,” tegas Jamaluddin, yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP.

Ia menyebut beberapa langkah konkret: penerapan e-voting, penegakan hukum yang keras bagi pelanggaran seperti money politic, dan pencegahan praktik ‘mahar politik’ untuk mendapatkan rekomendasi calon.

Di sisi lain, rekomendasi itu juga menyentuh soal pembatasan biaya kampanye. Profesionalitas penyelenggara pemilu pun dinilai kunci. Jamaluddin meyakini, sistem pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang benar-benar berdedikasi untuk rakyat, bukan sekadar ‘utang budi’ pada penyokong dana.

“Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital,” tegasnya lagi.

Dengan penegakan hukum yang tanpa kompromi terhadap politik uang, menurutnya, marwah demokrasi Indonesia bisa tetap terjaga.