Yenny Wahid Buka Suara: Ada Menteri Ngotot Kasih Tambang ke NU

Suasana malam di Pesantren Tebuireng, Jombang, Rabu (17/9) lalu, cukup hangat. Di acara haul Gus Dur yang ke-16, Yenny Wahid naik ke mimbar. Bukan untuk pidato biasa. Putri kedua Gus Dur itu menyampaikan kegelisahan yang dalam, sebuah peringatan keras untuk Nahdlatul Ulama.

Intinya, ia meminta NU waspada. Jangan sampai organisasi besar itu cuma jadi alat legitimasi bagi kepentingan politik sesaat.

Yenny kemudian bercerita tentang sebuah percakapan pribadinya. Lawan bicaranya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Menko Marves yang kerap dituding sebagai dalang di balik perpres izin tambang untuk ormas.

Tapi menurut Yenny, Luhut justru menolak.

"Beliau menyatakan, 'Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan'," ujar Yenny, menirukan ucapan Luhut.

Alasannya jelas. Luhut yang juga pengusaha tambang paham betul kompleksitasnya. "Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan 'tangan dingin', tambang justru akan menyebabkan perpecahan," tambah Yenny.

Nah, di sinilah persoalannya mengerucut. Kalau bukan Luhut, siapa yang ngotot?

"Saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang," kata Yenny.

Ia mencium aroma tak sedap. Ada nuansa partisan di balik kebijakan ini. Menurut informasi yang ia terima dari beberapa wartawan, menteri itu memberi izin tambang khusus untuk ormas keagamaan yang punya afiliasi dengan partainya.

"Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi," tegasnya dengan nada prihatin. "Jangan sampai NU masuk ke dalam 'jebakan Batman' semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya."

Bagi Yenny, risiko perpecahan sudah nyata. Daripada terjerat urusan tambang yang ruwet, lebih baik konsesi itu dikembalikan ke pemerintah. Bantuan untuk ormas, kalau memang tulus, seharusnya bisa diberikan dalam bentuk lain yang lebih jelas manfaatnya.

"Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat," cetusnya.

Ia memohon maaf jika ucapannya menyinggung. Tapi sebagai bagian dari keluarga besar NU, ia merasa punya kewajiban moral. "Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang," katanya menutup sambutan.

Kekhawatiran Yenny sepertinya bukan tanpa dasar. Beberapa hari setelahnya, di sebuah podcast YouTube, Islah Bahrawi dari Direktur Jaringan Moderat Islam membenarkan bahwa konflik di tubuh PBNU memang berpusat pada persoalan tambang.

“Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalan tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah tegas.

Islah membeberkan lebih dalam. Katanya, PBNU sudah terikat komitmen dengan perusahaan-perusahaan besar, nilainya mencapai Rp40 miliar. "Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini," jelasnya.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) itu sendiri terbit di era Presiden Jokowi. Islah agak serba salah menyikapinya. “Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya, menggambarkan situasi yang serba dilematis.

Jadi, urusan tambang ini bukan lagi bisik-bisik. Sudah terang diungkap dari mimbar ke mimbar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana NU menyikapinya?