MURIANETWORK.COM – Tekanan kini mengarah ke Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia didesak untuk segera bertindak tegas menangani kerusakan hutan di Sumatera, yang diduga kuat memperparah bencana yang terjadi.
Soalnya, ini bukan perkara angka-angka lagi. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi NasDem, Arif Rahman, dengan tegas menyatakan persoalan ini jauh melampaui data teknis belaka. Ada nyawa yang menjadi taruhannya.
“Korbannya 800 orang meninggal. Yang belum ditemukan masih banyak. Yang terdampak juga masih banyak,” ujar Arif kepada para wartawan, Sabtu (6/12/2025).
Ia menambahkan, “Harus ada ketegasan dari kita semua, terutama Pak Menteri Kehutanan sebagai stakeholder langsung yang menangani masalah hutan.”
Menurut Arif, solusi yang selama ini diutarakan oleh Menhut terasa terlalu teknokratis. Gagasan itu, katanya, tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya.
“Menurut saya bukan solusi. Ini bicara angka-angka segala macam,” tegasnya.
“Karena kalau kita lihat kejadian yang terjadi ini, ini bicara tentang kemanusiaan.”
Politisi NasDem itu juga menyoroti keberadaan hutan produksi terbatas di kawasan pegunungan. Ia menilai, izin pengelolaan di area itu justru memperburuk dampak bencana. Karena itu, pencabutan izin bagi perusahaan nakal harus segera dilakukan.
“Saya berharap ada ketegasan dari Menteri Kehutanan supaya hutan produksi terbatas, terutama di daerah pegunungan, ini dicabut saja. Karena kan sudah terlihat dampaknya, terlihat sekali,” papar Arif.
Di sisi lain, ia mendesak pemerintah untuk tak sekadar bereaksi. Perlu ada solusi jangka panjang yang konkret agar tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Arif juga menolak keras narasi yang mudah menyalahkan alam.
“Kalau nanti kejadian lagi, kasihan. Yang dituduh iklim, yang dituduh curah hujan,” pungkasnya dengan nada prihatin.
“Padahal iklim dan curah hujan itu tidak salah apa-apa, tapi justru dituduh oleh kita.”
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Terima Laporan Strategis dari Wakil Ketua DPR Usai Kunjungan ke Rusia dan Prancis
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT