Menkeu Purbaya Yudhi Tolak 2 Proyek APBN: Kereta Cepat Whoosh dan Usulan Luhut

MURIANETWORK.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi menunjukkan sikap tegasnya dengan menolak pembiayaan dua proyek menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu proyek yang ditolak merupakan usulan dari Luhut Binsar Pandjaitan.

Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025) dan menggantikan Sri Mulyani, kebijakan Purbaya Yudhi langsung menjadi sorotan. Dalam kurun waktu satu bulan menjabat, ia telah mengambil keputusan penting untuk tidak mengalokasikan dana APBN untuk dua proyek strategis.

1. Penolakan Pembiayaan Utang Kereta Cepat Whoosh

Purbaya Yudhi dengan tegas menolak opsi untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Penolakan ini merupakan respons terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria.

Menurut Menkeu, proyek Whoosh telah dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kini berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Purbaya menegaskan bahwa Danantara sudah memiliki manajemen dan sumber pendapatan deviden sendiri.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya, seperti dikutip dari Tribunnews.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Danantara mampu mengantongi deviden hingga Rp 80 triliun dalam satu tahun. Oleh karena itu, pembiayaan utang Whoosh dinilai dapat diselesaikan tanpa campur tangan dan dana dari pemerintah.

"Jangan kita lagi, karena kan kalau enggak ya semua kita lagi termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," tegasnya.

2. Penolakan Pembiayaan Proyek Family Office di Bali

Proyek kedua yang ditolak pembiayaannya dengan APBN adalah pembangunan family office. Proyek yang digagas oleh Luhut Binsar Pandjaitan ini rencananya akan dibangun oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan di Bali.

Family office adalah firma penasihat yang mengelola kekayaan untuk individu atau keluarga ultra-kaya, dengan tujuan menarik investasi asing ke sektor riil Indonesia.

Meski tidak keberatan dengan rencana pembangunan family office, Purbaya Yudhi bersikukuh untuk tidak mengalokasikan dana APBN. Ia menyatakan akan memfokuskan APBN untuk mendanai program-program yang dampaknya langsung terasa bagi perekonomian rakyat.

"Biar saja. Kalau DEN (Dewan Ekonomi Nasional) bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana," ujar Purbaya, seperti dikutip dari Kompas.com.

Keputusan Menkeu Purbaya Yudhi untuk menolak dua proyek yang didanai APBN ini menunjukkan komitmennya dalam menjaga ketahanan fiskal negara. Kedua proyek tersebut adalah pembiayaan utang Kereta Cepat Whoosh dan proyek family office usulan Luhut Binsar Pandjaitan di Bali.

Sumber: Artikel Asli