"
Insiden di Kalimantan Barat, di mana sejumlah warga negara China diduga menyerang personel TNI, menimbulkan gelombang pertanyaan. Bukan cuma soal proses hukumnya, tapi juga bagaimana pemerintah baru nanti menanganinya. Apalagi, hubungan Indonesia dengan China selama ini erat, terutama dalam hal investasi.
Di sisi lain, ada kekhawatiran yang mengemuka. Pengamat dari Citra Institute, Efriza, menyoroti kebijakan 'karpet merah' Presiden Jokowi untuk menarik investor China. Menurutnya, kebijakan itu jangan sampai jadi penghalang.
"Narasi 'karpet merah' yang diberikan Presiden Jokowi sebagai kebijakan ekonomi-politik untuk menarik investasi China, justru menjadi ujian pemerintahan Prabowo untuk menegakkan hukum dalam insiden penyerangan TNI di Kalbar,"
Ucap Efriza kepada RMOL, Selasa (23/12/2025) lalu. Baginya, insiden ini tak boleh diintervensi dengan dalih menjaga hubungan diplomatik semata. Soal investasi jangan sampai mengaburkan kedaulatan hukum.
Ia mendesak Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk segera angkat bicara. Langkah itu penting sebagai sinyal ketegasan. Bahwa negara hadir dan berdaulat penuh.
"Pernyataan atau langkah Presiden Prabowo ke depan adalah penanda bahwa negara hadir, berdaulat, melindungi, dan mampu membedakan antara kerja sama internasional dan ketegasan dalam menjaga martabat serta keamanan nasional,"
Jelasnya lagi. Intinya, kerja sama ekonomi dengan pihak asing sebesar apapun tidak boleh membuat kita tutup mata. Kasus pidana tetaplah kasus pidana yang harus diselesaikan secara hukum.
Masyarakat kini menunggu. Mereka ingin melihat apakah pemerintahan baru nanti bisa bersikap tegas, atau justru terbelenggu oleh warisan kebijakan investasi dari era sebelumnya. Ujiannya nyata, dan waktu akan menjawab.
"
Artikel Terkait
Dari Suara Aneh hingga Laporan Hukum: Kronologi Bocornya CCTV Rumah Inara Rusli
Jangan Beli Buku hingga Jauhkan Sapu: Pantangan Unik Sambut Imlek 2026
Dedi Mulyadi Siapkan 3.000 Lowongan Kerja, Utamakan Lulusan SMK Jabar
Dedi Mulyadi Dikritik Usai Turun Langsung Evakuasi Korban Longsor