Pembatalan KIP Kuliah: Inilah Penyebab dan Dasar Hukumnya

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah bantuan pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Namun, tidak semua penerima bisa mempertahankan bantuan ini hingga lulus kuliah.

Berdasarkan ketentuan resmi, ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pembatalan status penerima KIP Kuliah. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa penerima bantuan untuk memahami aturan dan kewajiban yang berlaku agar tidak kehilangan haknya.

Dasar Hukum Pembatalan KIP Kuliah

Kebijakan pembatalan penerima bantuan KIP Kuliah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) PIP Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2022, bagian huruf G tentang Pembatalan Penerima PIP Pendidikan Tinggi.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perguruan tinggi dan/atau Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) wajib melakukan evaluasi terhadap penerima bantuan untuk memastikan mahasiswa masih memenuhi syarat akademik dan ekonomi sebagai penerima KIP Kuliah. Evaluasi ini dilakukan setiap semester.

Kondisi yang Menyebabkan KIP Kuliah Dicabut

Berdasarkan Persesjen PIP Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2022, berikut adalah kondisi yang menyebabkan mahasiswa dibatalkan sebagai penerima bantuan KIP Kuliah:

1. Meninggal dunia
2. Putus kuliah atau tidak melanjutkan pendidikan
3. Pindah ke perguruan tinggi lain
4. Melaksanakan cuti akademik selain karena sakit, atau cuti akademik karena sakit melebihi dua semester
5. Menolak menerima bantuan PIP Pendidikan Tinggi
6. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
7. Terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8. Tidak memenuhi persyaratan prestasi akademik minimum
9. Tidak lagi termasuk prioritas sasaran atau tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima PIP Pendidikan Tinggi

Evaluasi Akademik dan Ekonomi Penerima KIP Kuliah

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menilai kemampuan akademik dan ekonomi mahasiswa penerima bantuan secara berkala. Evaluasi dilakukan melalui tiga aspek utama:

• Kemampuan akademik
• Kemampuan ekonomi
• Kondisi mahasiswa

Evaluasi kemampuan akademik dilakukan berdasarkan standar minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditetapkan masing-masing perguruan tinggi. Sementara evaluasi kemampuan ekonomi didasarkan pada indikator tingkat ekonomi keluarga mahasiswa sesuai syarat penerima PIP Pendidikan Tinggi.

Hasil evaluasi ini menjadi acuan bagi perguruan tinggi atau LLDIKTI dalam menentukan apakah bantuan KIP Kuliah dapat dilanjutkan atau harus dibatalkan sesuai ketentuan yang berlaku.