Kementerian PANRB Jajaki Kerja Sama dengan Estonia untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintahan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mulai menjajaki peluang kerja sama dengan Estonia, negara yang diakui sebagai pelopor global dalam pemerintahan digital, untuk mempercepat transformasi tata kelola dan layanan publik di Indonesia.

Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menyatakan bahwa Estonia memiliki pengalaman panjang dalam mengadopsi teknologi mutakhir dan menyediakan layanan publik yang terintegrasi. Menurutnya, keberhasilan digitalisasi di Estonia tidak terlepas dari reformasi kelembagaan, interoperabilitas data, serta desain layanan yang berpusat pada kebutuhan masyarakat.

“Dalam hal ini, pengalaman Estonia sangat relevan, karena keberhasilan digitalnya dibangun di atas reformasi kelembagaan, interoperabilitas, dan desain layanan yang berpusat pada masyarakat,” ujar Purwadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan Purwadi saat bertemu dengan Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN, Veikko Kala, di Kantor Kementerian PANRB. Dalam pertemuan itu, Purwadi menegaskan bahwa Indonesia memandang transformasi digital bukan sekadar agenda teknologi yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari reformasi birokrasi.

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, tidak hanya bertujuan mendigitalisasi prosedur yang sudah ada, tetapi juga mendesain ulang tata kelola, proses bisnis, manajemen aparatur sipil negara (ASN), dan penyelenggaraan layanan publik. Seperti Estonia, Indonesia menjadikan Infrastruktur Publik Digital sebagai fondasi layanan yang terintegrasi dan berpusat pada masyarakat.

Fokus Indonesia pada identitas digital, platform pertukaran data, dan pembayaran digital mencerminkan pemahaman bahwa pemerintahan digital yang sukses pada akhirnya adalah agenda reformasi tata kelola yang dimungkinkan oleh teknologi.

Purwadi menjelaskan, Indonesia tengah beralih dari layanan publik yang berpusat pada institusi menjadi berpusat pada masyarakat. Targetnya, layanan pemerintah dikelola berdasarkan peristiwa penting dalam kehidupan warga seperti kelahiran, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pernikahan, kewirausahaan, hingga masa pensiun bukan berdasarkan institusi pemerintah secara individual.

“Sejalan dengan pengalaman Estonia, kami bertujuan untuk memberikan layanan yang terpadu, terintegrasi, dan terpersonalisasi yang dapat menyederhanakan interaksi warga dengan pemerintah serta meningkatkan pengalaman layanan mereka secara keseluruhan,” kata Purwadi.

Di sisi lain, Purwadi mengakui bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan. Luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat literasi digital, kesiapan infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan menjadi hambatan yang harus diatasi. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah meruntuhkan sekat-sekat birokrasi yang telah lama ada demi memungkinkan interoperabilitas data dan mobilitas talenta berbasis sistem merit di seluruh instansi pemerintah.

Menyadari kompleksitas tersebut, Indonesia tidak berniat meniru mentah-mentah model Estonia. Sebaliknya, Indonesia ingin menggali wawasan praktis, pengetahuan kelembagaan, dan dukungan peningkatan kapasitas yang relevan dengan konteks lokal.

“Daripada sekadar mereplikasi model Estonia, Indonesia mencari wawasan praktis, pengetahuan kelembagaan, dan dukungan peningkatan kapasitas yang dapat membantu mengakselerasi transformasi digital dan agenda reformasi tata kelola kami sendiri,” ungkap Purwadi.

Purwadi menguraikan tiga area potensial untuk kerja sama dengan Estonia. Pertama, studi banding dan pertukaran pengetahuan mengenai pemerintahan digital, inovasi sektor publik, manajemen SDM ASN, dan reformasi tata kelola. Kedua, peningkatan kapasitas untuk transformasi digital dan reformasi birokrasi. Ketiga, konsultasi kebijakan dan pembelajaran bersama untuk memajukan layanan publik yang berpusat pada masyarakat.

“Area-area ini menawarkan peluang praktis untuk memperkuat kemitraan kita dan mengakselerasi transformasi sektor publik. Kami sangat menantikan kemitraan yang produktif dan berkesinambungan antara kedua negara kita,” tutur Purwadi.

Sementara itu, Duta Besar Estonia untuk Indonesia, Singapura, dan ASEAN, Veikko Kala, menyampaikan bahwa negaranya telah membangun dan menjalankan tata kelola digital selama 25 tahun. Saat ini, 100 persen layanan publik di Estonia telah terdigitalisasi.

“Artinya setiap warga negara di Estonia dapat memperoleh layanan 24 jam tanpa harus keluar dari rumah mereka. Mereka hanya membutuhkan identitas digital atau koneksi internet tentunya,” kata Veikko.

Menurut Veikko, dalam pemerintahan digital, keamanan siber menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menambahkan, tata kelola digital di Estonia saat ini sudah berada pada tahap revolusioner, sehingga sebagian besar proses difokuskan pada aspek keamanan siber.

“Kami harus memastikan bahwa apapun yang terjadi, semua sistem tetap berfungsi, karena jika tidak berfungsi, maka hal itu tidak hanya menjadi masalah bagi keberlanjutan negara, tetapi juga kepercayaan masyarakat yang menggunakan layanan tersebut,” tuturnya.

Veikko menegaskan kesiapan Estonia untuk memberikan solusi konkret dalam mendukung pemerintahan digital sesuai dengan konteks unik Indonesia. Ia mencatat bahwa Indonesia telah menggunakan sistem interoperabilitas sendiri, namun Estonia siap membantu jika Indonesia menghadapi tantangan dalam implementasinya.

“Tentu saja, kami mencatat bahwa Indonesia telah menggunakan sistem interoperabilitas tersendiri. Namun demikian, jika Indonesia menghadapi tantangan apapun terkait hal tersebut, kami sangat siap untuk mengeksplorasi dan membantu dalam implementasinya,” kata Veikko.