Dedi Mulyadi Buka Suara Soal Julukan 'Gubernur Konten' dan Rencana Pembangunan Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi sebutan 'Gubernur Konten' yang disematkan padanya. Dalam dialog eksklusif dengan Pemimpin Redaksi detikcom, Alfito Deannova Ginting, di program Jejak Pradana, Dedi menegaskan bahwa aktivitasnya di media sosial merupakan bentuk integritas dan transparansi.

Dokumentasi Kegiatan Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban

Dedi Mulyadi menjelaskan alasan di balik dokumentasi lengkap kegiatannya di media sosial. "Apa yang saya lakukan harus terekam," ujarnya. Gubernur yang akrab disapa KDM ini kerap mengunggah video kegiatan mulai dari inspeksi mendadak (sidak) hingga interaksi dengan warga, termasuk momen emosional seperti kemarahan dan tangisan.

Menurutnya, dokumentasi utuh ini justru melindungi dari pemutarbalikan fakta. "Bayangkan saya pasti beberapa kali kena fitnah dari semua kegiatan yang saya lakukan. Justru terjawab dengan tayangan di YouTube itu, karena utuh," jelas Dedi.

Contoh Nyata Sidak Perusahaan Air Mineral

Dedi memberikan contoh konkret saat melakukan sidak ke perusahaan air mineral. Meski diminta menghapus dokumentasi, dia menolak karena ingin menjaga transparansi. "Justru dengan saya menghapus akan menjadi pertanyaan publik," tegasnya.

Dia juga mengungkap temuan mengejutkan selama sidak tersebut. "Ada perusahaan daerah yang dikucurkan dana ratusan juta tapi tak memiliki pijakan hukum. Ada air yang dibayarkan per tahun pada BUMN kisarannya Rp 400 juta tapi dasar pungutannya tidak ada."

Beda Konten dan Realita

Dedi Mulyadi menegaskan bedakan antara konten yang direncanakan dengan dokumentasi kegiatan nyata. "Kalau konten itu ada penulis skripnya, ada action. Saya tidak, mengalir saja," ujarnya.

Dia menambahkan, "Saya setiap hari menampilkan berita bukan menampilkan drama. Yang terekam dan ditayangkan di media sosial merupakan peristiwa sebenarnya di lapangan."

Fokus Kerja, Bukan Posisi

Menanggapi namanya yang masuk dalam kandidat cawapres populer di berbagai survei, Dedi memilih fokus bekerja. "Saya tidak pernah mengamati survei, tidak memiliki konsultan politik yang mendampingi hari ini. Saya fokus kerja sebagai gubernur saja memenuhi janji politik," tegasnya.

Rencana Pembangunan Jabar 2026-2028

Tahun 2026: Fokus Infrastruktur dan Identitas Budaya

Dedi memaparkan rencana kerja sistematis untuk Jawa Barat. Di 2026, sisa anggaran 2025 akan difokuskan untuk kewajiban provinsi, termasuk membayar sebagian utang Kabupaten Pangandaran dan membangun jalan kabupaten.

Pemprov Jabar juga akan menyambungkan irigasi dan membangun kampung dengan identitas kuat. "Kita bangun 100 rumah di tiap kabupaten dengan identitas khas Jawa Barat. Sunda sebagai nilai historikalnya tak boleh hilang," jelas Dedi.

Tahun 2027: Pembangunan Besar di Desa

Setelah kewajiban di tingkat provinsi dan kabupaten/kota tuntas, tahun 2027 akan dimulai pembangunan besar-besaran di desa-desa.

Tahun 2028: Investasi dan Pemberdayaan Desa

Dedi berencana mengarahkan investasi daerah dengan melibatkan desa sebagai pemegang saham di BUMD. "Mimpi saya ke depan desa punya pendapatan yang berasal dari deviden BUMD," tuturnya.

Dengan sistem ini, dalam 15 tahun ke depan desa tidak lagi bergantung pada suntikan dana desa karena sudah memiliki pendapatan otonom yang dikelola BUMD. "Desa menjadi investor," pungkas Dedi Mulyadi.