DPR Apresiasi Kinerja Kemensos dalam Penanganan Bencana di Indonesia

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memberikan apresiasi tinggi kepada Kementerian Sosial (Kemensos) atas respons cepat dan efektif dalam menangani berbagai bencana di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025 serta Rencana Kerja Tahun 2026 Bidang Kebencanaan.

Dukungan Anggaran untuk Penanganan Bencana

Cucun menegaskan komitmen DPR untuk mendukung penyesuaian anggaran Kemensos jika diperlukan untuk kepentingan masyarakat. "Jika anggaran tambahan dibutuhkan untuk rakyat, silakan ajukan ke DPR. Yang penting, bantuan harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan," tegas Cucun dalam keterangan tertulisnya.

Capaian Kemensos dalam Penanganan Bencana

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memaparkan pencapaian signifikan Kemensos dalam penanganan bencana. Data menunjukkan selama periode 2014-2024 tercatat 38.506 kejadian bencana di Indonesia dengan rata-rata alokasi anggaran Rp 442,25 miliar per tahun.

Beberapa pencapaian penting Kemensos meliputi:

• Bantuan logistik darurat untuk 478.225 jiwa
• Santunan untuk 425 jiwa korban meninggal akibat bencana alam dan non-alam
• Santunan tambahan untuk 9.447 jiwa
• Bantuan untuk 1.078 jiwa korban bencana non-alam

Infrastruktur dan Kesiapsiagaan Bencana

Kemensos telah membangun infrastruktur kebencanaan yang mencakup 1.254 Kampung Siaga Bencana dan 783 Lumbung Sosial yang tersebar di 35 provinsi, 826 kecamatan, dan 211 kabupaten/kota. Lumbung sosial ini berfungsi sebagai cadangan logistik darurat ketika bencana terjadi.

Sumber Daya Manusia Kebencanaan

Kemensos juga memperkuat sumber daya manusia dengan melibatkan 38.400 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana), 951 Pelopor Perdamaian, dan para Pendamping Sosial. Pada tahun 2025, rencananya akan dilibatkan 11.216 personel Tagana selama masa tanggap darurat bencana.

Rapat penting ini dihadiri oleh berbagai pejabat tinggi negara termasuk menteri terkait, perwakilan TNI-Polri, serta pejabat dari kementerian dan lembaga pemerintah lainnya yang terlibat dalam penanganan bencana di Indonesia.