Revisi UU HAM 1999: KemenHAM Pastikan Penguatan Peran Komnas HAM

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bertujuan untuk memperkuat peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), bukan melemahkannya. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Menteri HAM untuk meningkatkan efektivitas lembaga HAM dalam menjalankan mandatnya.

Proses Revisi UU HAM yang Dinamis dan Inklusif

Sekretaris Jenderal KemenHAM, Novita Ilmaris, menjelaskan bahwa pembahasan revisi UU HAM masih bersifat dinamis dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Proses ini mencakup partisipasi dari pakar HAM, akademisi, masyarakat sipil, lembaga HAM, jajaran kementerian, hingga mantan pimpinan Komnas HAM. Keterbukaan proses ini dapat dilacak melalui jejak digital pembahasan yang telah dilakukan.

Sejarah Inisiatif Revisi UU HAM

Inisiatif revisi UU HAM telah disampaikan sebelumnya oleh Menteri HAM Natalius Pigai pada Januari lalu. Pigai mengonfirmasi telah menyiapkan draf revisi yang mencakup delapan peraturan menteri dan dua rancangan undang-undang, termasuk revisi UU HAM. Fokus utama revisi ini adalah penyelesaian masalah restitusi dan rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, serta program restorasi dan bantuan remedial bagi korban berbagai konflik di masa lampau.