Politik Hukum Prabowo: Efisiensi Anggaran, Antikorupsi, dan Demokrasi

Restrukturisasi BUMN dan Pentingnya Pengawasan

Transformasi politik hukum juga tercermin dari restrukturisasi BUMN, dimana peran Kementerian BUMN digantikan oleh Badan Pengatur BUMN. Langkah ini bertujuan mempercepat reformasi dan membuka akses investasi yang lebih luas. Bamsoet mengingatkan bahwa perubahan besar ini harus diimbangi dengan penguatan lembaga pengawas untuk memastikan transparansi tata kelola BUMN.

Konsistensi Terhadap Putusan MK sebagai Barometer Supremasi Hukum

Bamsoet menyoroti pentingnya konsistensi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga penegakan hukum dan stabilitas demokrasi. Ia menekankan bahwa sikap pemerintah dan DPR terhadap putusan MK akan menjadi barometer sejauh mana supremasi hukum benar-benar dihormati dalam tata kelola negara.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Politik Hukum

Bamsoet menegaskan bahwa politik hukum harus memperkuat kontrol publik, bukan membatasinya. Setiap perubahan hukum besar perlu melibatkan partisipasi masyarakat dan uji publik yang transparan untuk memastikan legitimasi politik yang kuat dan berkelanjutan.