Angka Anak Tidak Sekolah Capai 3,9 Juta, Wakil Ketua MPR Minta Intervensi Tepat Sasaran

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyebut tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia sebagai pekerjaan rumah yang mendesak. Ia mendesak langkah intervensi yang tepat dan kolaborasi semua pemangku kepentingan agar persoalan ini bisa dituntaskan hingga ke akar.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah per 1 April 2026 mencatat sebanyak 3.966.858 anak usia sekolah belum mengakses pendidikan. Rinciannya, 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus namun tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

"Langkah nyata dan kolaborasi pihak-pihak terkait harus segera diambil untuk mengatasi angka anak tidak sekolah, selain langkah intervensi yang tepat," kata Lestari dalam keterangan tertulis, Jumat (3/7/2026).

Perempuan yang akrab disapa Rerie itu menegaskan data tersebut adalah alarm serius yang tidak boleh berhenti menjadi angka. Ia mendorong pemanfaatan data terkini agar intervensi tepat sasaran.

"Angka ini alarm serius. Kita tidak bisa hanya berhenti pada data. Dibutuhkan langkah nyata dengan memanfaatkan data terkini agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran," ujarnya.

Anggota Komisi X DPR RI itu juga mendorong optimalisasi data anak tidak sekolah hingga tingkat desa, disertai political will dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan data akurat, bantuan seperti Program Indonesia Pintar, beasiswa, dan peralatan pembelajaran jarak jauh dinilai bisa disalurkan lebih tepat sasaran.

"Dengan data akurat, bantuan seperti peralatan pembelajaran jarak jauh, Program Indonesia Pintar, dan beasiswa bisa tepat sasaran," tegasnya.

Rerie menilai program pendidikan kesetaraan nonformal seperti Paket A, B, dan C, serta pendidikan vokasi berbasis keterampilan kerja perlu menjadi prioritas. Lulusan program itu harus dibekali kompetensi yang sesuai kebutuhan industri maupun kewirausahaan.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), dari total 86,34% anak yang mengenyam pendidikan jenjang SLTA, sebanyak 33,21% terpaksa putus sekolah akibat persoalan ekonomi dan akses.

"Seluruh pemangku kepentingan di pusat dan daerah harus bergerak bersama. Saatnya memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan," pungkasnya.