Pelemahan Rupiah: Antara Stabilitas Moneter dan Reformasi Struktural

Setelah sempat menguat beberapa hari pasca kenaikan BI-rate menjadi 5,75%, nilai tukar rupiah kembali tertekan ke level sekitar Rp17.950 per dolar AS. Pelemahan ini memunculkan pertanyaan: apakah kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia sudah cukup agresif? Namun, pertanyaan yang lebih mendasar justru berbeda apakah kita sedang mengobati penyebab atau hanya meredakan gejala?

Dalam beberapa bulan terakhir, Bank Indonesia telah mengambil berbagai langkah. Suku bunga dinaikkan, imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia dibuat semakin menarik, dan berbagai instrumen moneter digerakkan untuk menjaga stabilitas rupiah. Semua ini dilakukan di tengah situasi global yang tidak bersahabat: penguatan dolar AS, ketidakpastian geopolitik, serta perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju yang memberi tekanan berat pada hampir seluruh negara berkembang.

Meski langkah-langkah tersebut berhasil meredam tekanan jangka pendek dan menjaga kepercayaan pasar, pelemahan rupiah belum benar-benar berhenti. Kita perlu berani melihat persoalan yang lebih mendasar. Sebab, jika rupiah terus membutuhkan "pereda nyeri" berupa suku bunga yang semakin tinggi, mungkin persoalan utamanya bukan lagi berada di ranah kebijakan moneter.

Nilai tukar pada akhirnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran valuta asing. Ketika kebutuhan dolar tumbuh lebih cepat daripada kemampuan suatu negara menghasilkan dolar, tekanan terhadap mata uang domestik hampir tidak bisa dihindari. Kenaikan suku bunga memang dapat memperlambat pelemahan, tetapi tidak mengubah akar persoalan. Sebab, tekanan terhadap rupiah hari ini lebih banyak mencerminkan persoalan struktural ekonomi Indonesia.

Persoalan Struktural

Lalu, apa sebenarnya persoalan struktural yang dimaksud? Di sinilah pembahasan mengenai nilai tukar tidak lagi cukup dijelaskan melalui kebijakan moneter semata. Struktur ekonomi Indonesia masih bergantung pada impor bahan baku, barang modal, dan energi dalam jumlah besar. Di sisi lain, peningkatan ekspor bernilai tambah belum mampu mengimbangi kebutuhan devisa yang terus meningkat.

Investasi langsung asing (FDI) juga belum tumbuh sekuat yang diharapkan, bahkan cenderung melemah sejak kuartal ketiga 2025. Selain itu, sebagian dana domestik sudah mencari peluang investasi di luar negeri. Seluruh kondisi tersebut membuat permintaan terhadap dolar AS jauh melebihi pasokannya, sehingga tekanan terhadap rupiah terus terjadi.

Artinya, kita sedang menghadapi persoalan kapasitas ekonomi yang dapat menghasilkan devisa secara berkelanjutan. Persoalan seperti ini tidak mungkin diselesaikan hanya melalui instrumen moneter, apalagi hanya mengandalkan kenaikan suku bunga.

Konsekuensi Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter selalu memiliki konsekuensi. Semakin tinggi imbal hasil instrumen Bank Indonesia, semakin besar pula dana yang terserap ke bank sentral. Bagi perbankan, instrumen tersebut menjadi pilihan yang menarik karena memberikan imbal hasil kompetitif dengan risiko sangat rendah. Dampaknya, likuiditas menjadi lebih ketat dan insentif untuk menyalurkan kredit produktif ikut berkurang.

Dilema ini harus dikelola dengan hati-hati. Kita harus menjaga agar kebijakan stabilitas nilai tukar dijalankan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi rupiah hendaknya tidak mempersempit ruang pembiayaan bagi sektor riil.

Saya memandang tantangan Indonesia hari ini bukan memilih antara stabilitas atau pertumbuhan. Tantangannya adalah memastikan keduanya dapat berjalan beriringan.

Pentingnya Sinergi Kebijakan

Untuk mewujudkan stabilitas dan pertumbuhan, Bank Indonesia dan pemerintah perlu bersinergi. Bank Indonesia harus tetap fokus menjaga stabilitas moneter dan mengendalikan ekspektasi pasar. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mempercepat reformasi struktural yang benar-benar meningkatkan kapasitas ekonomi nasional dalam menghasilkan devisa.

Hilirisasi harus menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, bukan sekadar memindahkan lokasi pengolahan. Investasi perlu diarahkan pada sektor yang memperkuat industri nasional dan menciptakan lapangan kerja berkualitas. Devisa hasil ekspor harus semakin banyak berputar di dalam negeri. Manufaktur berorientasi ekspor juga harus kembali menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Dengan kata lain, kekuatan rupiah tidak bisa bergantung pada arus modal portofolio yang sangat sensitif terhadap perubahan sentimen global. Indonesia membutuhkan sumber kekuatan yang lebih permanen, yaitu produktivitas, investasi berkualitas, dan ekspor bernilai tambah.

Saya percaya Indonesia memiliki semua prasyarat untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Fundamental ekonomi kita relatif baik, ruang fiskal masih terjaga, inflasi tetap terkendali, dan potensi pasar domestik sangat besar. Seluruh fondasi ini harus diikuti dengan keberanian melakukan pembenahan struktural.

Tantangan kebijakan Indonesia sejatinya bukan memilih antara stabilitas nilai tukar atau pertumbuhan ekonomi, melainkan menggeser sumber kekuatan rupiah dari ketergantungan pada arus modal portofolio yang sensitif terhadap suku bunga menuju pasokan devisa yang lebih permanen melalui ekspor bernilai tambah, FDI berkualitas, dan surplus transaksi eksternal. Selama transformasi struktural tersebut belum tercapai, kebijakan moneter akan terus dipaksa bekerja lebih keras daripada yang semestinya, sementara kebijakan fiskal dan sektor riil belum sepenuhnya mengambil peran sebagai penguat fundamental nilai tukar.

Rupiah yang kuat tidak lahir semata karena suku bunga yang tinggi. Rupiah akan benar-benar kuat ketika ditopang oleh ekonomi yang mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan. Di situlah pekerjaan rumah kita. Bukan hanya untuk menjaga stabilitas hari ini, tetapi juga untuk membangun daya tahan Indonesia menghadapi berbagai guncangan di masa depan.