Ekonom Soroti Risiko Fiskal Indonesia: Defisit Berpotensi Tembus 3 Persen

Indonesia tengah menghadapi peningkatan risiko fiskal yang mulai mendapat perhatian dari ekonom dan lembaga pemeringkat internasional. Fenomena ini ditandai dengan melonjaknya belanja pemerintah di tengah penerimaan negara yang masih terbatas, terutama dari sektor perpajakan.

Ekonom senior Halim Alamsyah mengungkapkan, banyak pihak memperkirakan defisit fiskal akan naik, bahkan mungkin melampaui batas 3 persen. "Itu tentu sama-sama tidak kita inginkan," ujarnya dalam program B.E.P di YouTube Terus Terang Media, Rabu (1/7/2026).

Menjelang akhir 2025, Menteri Keuangan gencar memindahkan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke perbankan, khususnya bank-bank BUMN atau Himbara. Langkah ini dinilai dapat mengurangi keleluasaan BI dalam mengelola likuiditas. "Itu akan bisa bertabrakan dengan kepentingan stabilisasi moneter," kata Halim.

Ia menambahkan, keinginan Menkeu agar suku bunga kredit cepat turun dan mendorong kredit untuk menggerakkan ekonomi juga kontroversial. Belum terlihat apakah kebijakan itu akan berhasil.

Independensi BI juga dipertanyakan setelah disahkannya amendemen Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). "Di situ terlihat antara lain kewenangan BI sepertinya diintervensi dengan beberapa pasal yang bisa mengakibatkan jabatan Dewan Gubernur di Bank Indonesia berakhir," ujar Halim.

Kondisi ini menimbulkan spekulasi apakah pemerintah memiliki rencana untuk mencetak uang dari BI di tengah keterbatasan penerimaan negara.

Selain itu, sejumlah peraturan baru terkait Danantara juga menuai pertanyaan. Awalnya dibentuk untuk mendorong investasi, kini pemerintah membentuk unit baru bernama Danantara Management Development Funds (DDMF). Dalam UU P2SK disebutkan, unit ini dapat menerima suntikan dana dari APBN. "Ini hal-hal yang membuat pasar semakin bertanya-tanya, apakah memang kebijakan fiskal kita itu akan sangat aktif digunakan," pungkas Halim.