Pemerintah Pertimbangkan Tutup Dapur MBG yang Terindikasi Jual Beli Titik

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan adanya pembengkakan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga belasan ribu unit, yang diduga kuat terkait dengan praktik jual beli titik. Temuan ini memicu pertanyaan besar di publik: apakah dapur-dapur yang terindikasi bermasalah tersebut akan ditutup?

Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa opsi penutupan memang menjadi salah satu kemungkinan yang dipertimbangkan. Namun, ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak akan diambil secara serta-merta. Pemerintah, menurutnya, akan terlebih dahulu melakukan penataan ulang dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.

“Ya pasti salah satunya arahnya ke sana dong. Tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata, kan dilihat ya, diinventarisir kondisinya seperti apa. Kita juga tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa hanya mengacu kepada angka-angka, kan tidak,” ujar Prasetyo di Gedung Kemenko Pangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Ia menambahkan bahwa setiap dapur memiliki kondisi yang berbeda-beda, sehingga pendekatan yang dilakukan pun harus spesifik. Meskipun demikian, ia memastikan bahwa seluruh operasional dapur wajib berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

“Kondisinya masing-masing tentu kita lihat, berbeda-beda, tetapi yang pasti harus semua itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedur,” lanjutnya.

Sementara itu, Prasetyo Hadi juga angkat bicara mengenai ramainya pemberitaan soal nama-nama pemilik SPPG yang kini beredar di publik. Ia menekankan bahwa persoalan utama bukanlah siapa pemilik dapur tersebut, melainkan kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP.

“Termasuk kalau mohon maaf ya, ada disebut nama-nama pemilik-pemilik SPPG gitu. Pada dasarnya bukan siapa pemiliknya, tetapi lebih kepada yang tidak boleh adalah melanggar aturan-aturan main atau melanggar SOP-SOP yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Sebagai kader Partai Gerindra, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada instruksi institusional dari partai yang mewajibkan kadernya untuk memiliki dapur MBG. Ia menyebut kepemilikan dapur oleh anggota partai merupakan urusan pribadi masing-masing individu.

“Termasuk mohon maaf, saya sebagai... bukan sebagai Mensesneg ya, sebagai kader Partai Gerindra, kan ada juga dibawa-bawa nama partai. Tapi yang bisa kami sampaikan mewakili partai bahwa tentu tidak ada instruksi institusional,” jelasnya.

“Kalaupun ada yang dianggap kader atau perorangan, tentu atas ini masing-masing. Sekali lagi, yang tidak boleh adalah melanggar ketentuan atau melanggar aturan,” lanjutnya.

Prasetyo menekankan kepada seluruh anggota partai yang memiliki dapur MBG untuk menjalankan usaha tersebut sesuai prosedur dan tata kelola yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa kualitas harus dijaga sesuai standar yang telah ditetapkan.

“Dan perlu kami sampaikan di dalam internal partai, kami berulang kali menekankan bahwa kepada saudara-saudara yang anggota Partai Gerindra yang memiliki dapur-dapur SPPG, untuk harus wajib menjaga kualitas sebagaimana standar yang sudah kita tetapkan,” tegasnya.

Sebelumnya, Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa terjadi pembengkakan lebih dari 13 ribu unit SPPG atau dapur MBG. Angka tersebut merupakan gabungan dari dapur MBG yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta di luar wilayah 3T.

Zulhas menjelaskan bahwa pembengkakan titik dapur MBG ini terkait dengan kasus dugaan jual beli titik. Di luar wilayah 3T, proyeksi awal menyebutkan akan ada 21 ribu dapur, namun data terbaru menunjukkan angka mencapai 27.877 titik.

“Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6/2026).

Ia juga menyoroti kondisi di daerah 3T. Awalnya, direncanakan sebanyak 2.000 titik SPPG di wilayah tersebut. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, jumlahnya justru melonjak drastis menjadi 8.617 titik.

“Nah, yang nomor dua, Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138,” ujarnya.