Pemprov DKI Targetkan Tangani 50 RW Kumuh hingga 2027, Fokus Intervensi hingga Level RT

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penanganan 50 Rukun Warga (RW) kumuh pada tahun 2027 yang tersebar di lima wilayah ibu kota. Target ini ditetapkan berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang memetakan kawasan permukiman dengan kategori kumuh di seluruh Jakarta.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta, Kelik Indriyanto, menyatakan bahwa angka tersebut masih bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan hasil pendataan terkini. Menurutnya, prioritas penanganan akan ditentukan berdasarkan tingkat urgensi di lapangan.

"Kalau kami di tahun depan ada 50 RW kumuh yang bisa ditangani, kita lihat nanti perkembangan, karena memang ini masih sebelum keluar RW yang kemarin, ya, itu sudah diusulkan sebelumnya," ujar Kelik di Kantor DPRKP, Jakarta Pusat, Jumat (22/5/2026).

Pihaknya akan kembali mengusulkan kawasan yang dinilai paling membutuhkan intervensi segera. "Kita akan mengusulkan lagi nanti, mana yang memang benar-benar perlu dikatakan kita tangani terlebih dahulu," tambahnya.

Menariknya, pendekatan penanganan kawasan kumuh ke depan akan lebih spesifik hingga tingkat RT. Hal ini dipicu oleh metode klasifikasi BPS yang menyebutkan bahwa keberadaan satu RT kumuh dalam suatu RW sudah cukup untuk menetapkan seluruh RW tersebut sebagai kawasan kumuh.

"Menurut BPS, kalau ada satu RT yang kumuh, maka disebut RW kumuh. Jadi kita akan mencoba masuk langsung ke RT yang memang disampaikan BPS kumuh, kita akan masuk ke sana," jelas Kelik.

Penanganan di setiap lokasi tidak akan seragam. Kelik menegaskan bahwa program yang dijalankan akan disesuaikan dengan persoalan spesifik di masing-masing wilayah, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana hingga intervensi sosial dan ekonomi bagi warga.

"Kita akan benar-benar mengobati sesuai penyakit. Jadi benar-benar kita fokus ke lokasi yang masih disampaikan BPS DKI kumuh," tuturnya.

Sementara itu, Kelik memastikan bahwa 50 RW yang menjadi sasaran penanganan pada 2027 tersebar merata di seluruh wilayah Jakarta. "Nyebar, di lima wilayah ada semuanya," imbuhnya.