Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa arah kebijakan sistem pembayaran nasional kini tidak hanya berfokus pada percepatan digitalisasi di dalam negeri, tetapi juga merambah ke kancah internasional melalui integrasi layanan lintas negara. Perry menyampaikan hal tersebut dalam forum KSSK II Tahun 2026 yang digelar di Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, pada Kamis, 7 Mei 2026.
“Kebijakan sistem pembayaran juga terus diarahkan untuk mempercepat digitalisasi ekonomi keuangan Indonesia,” ujar Perry dalam kesempatan tersebut.
Salah satu langkah konkret yang telah direalisasikan adalah perluasan layanan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) ke luar negeri. Bank Indonesia baru saja meresmikan kerja sama transaksi QRIS lintas batas dengan dua negara raksasa ekonomi Asia. Perry menjelaskan, implementasi dengan Korea Selatan telah dimulai pada 1 April 2026, disusul dengan Tiongkok yang mulai beroperasi pada 30 April 2026.
Di sisi domestik, upaya memperkuat ekosistem keuangan digital juga terus digenjot. Perry mengumumkan peluncuran Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI) pada 30 April 2026. Dari program tersebut, sebanyak 80 tim telah terseleksi dan diproyeksikan menjadi calon bisnis digital Indonesia di masa depan. Inovasi ini menyasar berbagai sektor strategis, mulai dari keamanan siber, manajemen risiko keuangan, hingga penciptaan lapangan kerja dan layanan publik.
Sementara itu, Perry menambahkan bahwa pihaknya akan terus mendorong percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Optimalisasi Sistem Informasi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (SIP2DD) akan dilakukan secara triwulanan untuk memastikan target digitalisasi di tingkat daerah tercapai.
Khusus untuk peredaran uang kartal, Perry memastikan distribusi berjalan optimal pada momen Idulfitri lalu melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI). Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran sistem pembayaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama periode hari raya.
Artikel Terkait
PT Freeport Setor Rp4,8 Triliun Tambahan Keuntungan ke Negara, Total Capai Rp75 Triliun
Komisi IX DPR Panggil Kemenkes Bahas Kematian Dokter Internship di Jambi
Arab Saudi dan Kuwait Cabut Pembatasan Akses Militer AS, Buka Jalan Pengawalan di Selat Hormuz
Kemnaker Buka Pendaftaran Program Padat Karya 2026, Target Serap Tenaga Kerja Lokal