Menteri PANRB Rini Widyantini Dorong Pengarusutamaan Gender dan Inovasi Birokrasi demi Kepuasan Publik

- Jumat, 08 Mei 2026 | 09:40 WIB
Menteri PANRB Rini Widyantini Dorong Pengarusutamaan Gender dan Inovasi Birokrasi demi Kepuasan Publik

Sebuah program apresiasi yang mengangkat kisah perempuan-perempuan hebat Indonesia kembali digelar. Inisiatif bernama Sekar Agni Negeri ini menjadi ruang penghargaan bagi para perempuan yang telah menorehkan dedikasi dan kerja nyata bagi kemajuan bangsa. Program tersebut dikemas dalam segmen spesial di detikPagi, melalui wawancara khusus yang sekaligus menjadi momen pemberian penghargaan dan disiarkan secara langsung.

Salah satu sosok yang diapresiasi dalam program ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Ia menjabat sejak 21 Oktober 2024 dan tercatat sebagai perempuan pertama yang menduduki posisi tersebut di Indonesia. Perjalanan kariernya dimulai sejak era 1990-an sebagai birokrat karier di Kementerian PANRB, mulai dari Analis Kebijakan, Kepala Bidang, Asisten Deputi, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (2013–2021), hingga Sekretaris Kementerian PANRB (2022–2024).

Dalam reformasi birokrasi, Rini mendorong penguatan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan. Implementasi kebijakan ini terlihat dari keterwakilan perempuan pada jabatan pimpinan tinggi yang mencapai lebih dari 17 persen di instansinya, serta penguatan kebijakan afirmasi dan inklusi sosial di lingkungan aparatur sipil negara. PUG juga menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang diwujudkan melalui berbagai kebijakan untuk memperkuat peran strategis perempuan dalam organisasi pemerintahan.

Di sisi lain, Rini juga mendukung Ikatan Pimpinan Tinggi (IPIMTI) Perempuan Indonesia sebagai ekosistem penguatan peran perempuan dalam reformasi birokrasi. Dalam wawancara bersama detikPagi, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan publik di sektor birokrasi. Menurutnya, keberhasilan birokrasi diukur dari kepuasan masyarakat.

“Kalau kita sudah merasa puas, nanti kita jadi tidak melihat kebutuhan masyarakat itu apa. Jadi kita harus terus berinovasi. Saya ingin, kalau masyarakat itu mudah mendapatkan layanan dan tidak menyulitkan, berarti birokrasi sudah beres. Tapi kalau masih susah, berarti PR saya masih banyak,” kata Rini dalam siaran yang dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Mengenai kesetaraan gender, Rini menyoroti pentingnya keberanian perempuan dalam menentukan pilihan hidupnya sendiri. Ia menekankan bahwa setiap perempuan harus memiliki kendali atas hidupnya tanpa tekanan dari pihak lain.

“Kita kembali ke Kartini. Semboyannya sederhana: mau atau tidak. Kita harus punya keinginan dulu, punya prinsip, kita ingin melakukan apa. Jangan sampai orang lain yang menentukan hidup kita. Kita harus menentukan diri kita sendiri,” tegasnya.

Menurut Rini, ruang kesetaraan kini semakin terbuka melalui sistem yang lebih adil. Ia menilai pentingnya membangun ekosistem kerja yang inklusif, di mana semua pihak, tanpa memandang gender, memiliki tanggung jawab bersama.

“Sekarang ruang sudah terbuka, undang-undang sudah mengatur dengan sistem merit. Tinggal kita mau atau tidak, dan bagaimana kita memberi makna di mana pun kita berada. Kita semua, dalam gender apa pun, harus membangun ekosistem bersama. Pekerjaan domestik bukan hanya tanggung jawab satu pihak,” tuturnya.

Menutup pernyataannya, Rini kembali menegaskan pentingnya kolaborasi dan kesempatan yang setara. “Semua setara, semua bisa berkarya, dan semua bisa menjadi apa saja,” pungkasnya.

Editor: Erwin Pratama

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar