Menteri Koperasi Dorong Pesantren Jadi Basis Kemandirian Ekonomi Umat Lewat Koperasi

- Kamis, 07 Mei 2026 | 18:10 WIB
Menteri Koperasi Dorong Pesantren Jadi Basis Kemandirian Ekonomi Umat Lewat Koperasi

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong penguatan kemandirian ekonomi umat melalui pembentukan koperasi di lingkungan pesantren, sejalan dengan upaya pemerintah mengembalikan peran koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Dorongan itu disampaikan dalam acara Multaqo Pengajian Guru-Guru dan Ulama se-Jawa Barat yang digelar di Pondok Pesantren Alam Agrikultural, Megamendung, Bogor, hari ini.

Dalam sambutannya, Ferry menekankan pentingnya mengembalikan peran koperasi sebagai tiang utama perekonomian nasional sesuai amanat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa. Menurutnya, selama beberapa dekade terakhir sistem ekonomi Indonesia terlalu didominasi oleh kekuatan pasar dan korporasi besar yang memicu ketimpangan.

“Presiden ingin supaya koperasi itu kembali seperti dulu dicita-citakan oleh para pemimpin bangsa. Negara harus hadir mengatur sistem ekonomi agar ada keadilan, dan koperasi adalah instrumen utamanya,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Kamis (7/5/2026).

Dia juga menceritakan sejarah panjang koperasi yang dipelopori oleh tokoh-tokoh Islam seperti H.O.S. Cokroaminoto pada 1913. Menurut Ferry, hal itu membuktikan bahwa nilai-nilai kebersamaan dalam koperasi sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren.

Acara tersebut turut dihadiri oleh pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Alam Agrikultural, Habib Rizieq Syihab, serta jajaran ulama, asatidz, dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Barat.

Ferry menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengakselerasi program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 83.000 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Program ini dirancang untuk menjalankan tiga fungsi strategis: menyalurkan kebutuhan pokok dan sarana produksi seperti pupuk dan benih langsung ke desa, menyerap dan menampung hasil produk masyarakat desa baik pertanian maupun peternakan, serta menjadi kanal penyaluran bantuan pemerintah seperti bansos dan BLT agar lebih tepat sasaran.

Secara khusus, Ferry mendorong Ponpes Alam Agrikultural dan ormas-ormas Islam lainnya untuk memperkuat Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Dia mencontohkan kesuksesan Kopontren Sidogiri dan Sunan Drajat yang telah mampu memiliki pabrik, pusat grosir, hingga sistem pembiayaan syariah yang besar.

Ferry yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) mengajak umat untuk tidak hanya menjadi nasabah perbankan syariah, tetapi mulai masuk ke sektor riil. Dia mendorong pesantren mulai memproduksi kebutuhan harian secara mandiri, mulai dari sabun, kecap, hingga saus yang nantinya akan dipasarkan melalui jaringan gerai koperasi desa.

“Kita ingin membangun ekosistem bersama. Koperasi akan kita dampingi, kita bina, bahkan kita biayai melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir),” tegasnya.

Menurut Ferry, penguatan koperasi bukan sekadar urusan bisnis, melainkan upaya menggeser nilai-nilai materialistik dan serakah dengan nilai gotong royong dan kekeluargaan yang menjadi jati diri bangsa.

Sementara itu, Habib Rizieq Syihab memberikan dukungan penuh terhadap langkah Ferry untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi kerakyatan berbasis koperasi. Dia menilai bahwa koperasi merupakan satu-satunya jalan efektif untuk melawan hegemoni oligarki yang selama ini mendominasi pasar Indonesia.

Habib Rizieq memaparkan sejarah Nabi Muhammad SAW saat melakukan terobosan ekonomi di Madinah untuk mematahkan dominasi pasar pihak tertentu kala itu. Dia menekankan bahwa Nabi membangun kemandirian ekonomi umat bukan melalui kekerasan, melainkan dengan membangun persatuan di masjid dan mempersaudarakan kaum Muhajirin serta Ansar dalam prinsip berbagi.

“Persaudaraan itulah yang menjadi basis usaha bersama, yang sekarang kita kenal sebagai koperasi,” tutup Habib Rizieq.

Editor: Novita Rachma

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar