Fraksi Golkar Dukung Pelibatan TNI dalam Pembekalan Nasionalisme bagi Mahasiswa LPDP

Rencana pemerintah untuk melibatkan Tentara Nasional Indonesia, khususnya TNI Angkatan Udara, dalam program pembekalan bagi penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) menuai sorotan dari Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng. Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya strategis untuk memperkuat nasionalisme di tengah kekhawatiran akan lunturnya rasa cinta tanah air di kalangan mahasiswa yang dibiayai negara.

Menurut Mekeng, pembekalan wawasan kebangsaan dan Pancasila menjadi materi yang sangat krusial bagi para awardee yang akan menempuh pendidikan di luar negeri. Ia menekankan bahwa interaksi dengan berbagai latar belakang ideologi di negara lain berpotensi menggeser cara pandang mahasiswa terhadap bangsanya sendiri.

“Harus dibekali satu wawasan nusantara dan kedua tentang Pancasila karena itu penting sekali, ya karena mereka ini kan ke luar negeri. Itu kan akan bertemu dengan berbagai macam jenis manusia dengan berbagai macam latar belakang dan ideologi. Nah supaya tidak nanti merasa bahwa ideologi lain tuh lebih cocok untuk Indonesia,” ujar Mekeng kepada wartawan, Rabu (6/5/2026).

Politisi itu mengingatkan bahwa dana beasiswa LPDP berasal dari pajak rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa setiap penerima beasiswa wajib memiliki jiwa nasionalisme yang kuat untuk membangun negeri, bukan justru mencari kehidupan di tempat lain.

“Apalagi kita melihat belakangan tiba-tiba ada orang yang merasa bangga untuk jadi warga negara lain gitu kan. Jadi kalau menurut hemat saya ini satu langkah yang positif dan patut didukung agar siswa-siswa yang dibiayai oleh negara dengan keringat dari para dari rakyat, melalui pajak, ya mereka juga harus punya pemahaman tentang wawasan nusantara dan empat pilar itu,” ungkapnya.

Mekeng juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tanpa bekal yang cukup, para mahasiswa bisa terjebak dalam perbandingan yang tidak sehat antara Indonesia dan negara tempat mereka belajar. Ia khawatir mereka justru memilih untuk menetap di luar negeri dan meninggalkan tanah air.

“Mungkin melihat di sana sistem, sistem apa bernegaranya lebih teratur, rapi, nah mereka merasa itu jauh lebih enak. Terus akhirnya merasa bahwa, tinggal di luar aja lebih enak, atau yang sekarang istilahnya ‘kabur aja dulu’,” kata Mekeng.

Ia menambahkan bahwa persepsi semacam itu muncul karena pengalaman buruk dengan birokrasi di Indonesia. “Itu kan pemahaman yang salah gitu lho. Jadi, kalau menurut saya sih pasti mereka membanding-bandingkan. Waktu mereka tinggal di Indonesia, mau ngurus ini aja mesti lewat gini ini birokratnya berbelit-belit segala macam,” sambungnya.

Meski demikian, Mekeng menilai tujuan dari pembekalan ini sangat positif, yakni agar para awardee tidak melupakan kontribusi pajak negara yang telah membiayai pendidikan mereka. Ia berharap para mahasiswa LPDP kelak dapat menjadi agen perubahan yang mampu memperbaiki bangsa ke depannya.