Badan Gizi Nasional Peringatkan Modus Penipuan Baru Mengatasnamakan Pejabat, Targetkan Pengelola Layanan Gizi

Jakarta Pernah dengar kabar soal pesan mengatasnamakan pejabat Badan Gizi Nasional? Hati-hati, bisa jadi itu modus penipuan. Badan Gizi Nasional (BGN) baru-baru ini mengingatkan seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tidak mudah percaya pada pesan semacam itu. Tujuannya jelas, biar tidak ada lagi yang jadi korban.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, mengaku namanya sering dipakai oknum tidak bertanggung jawab. Sasaran mereka? Para pengelola unit layanan gizi di berbagai daerah. “Nama saya sering dipakai untuk penipuan. Sudah banyak yang tertipu,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Nah, modusnya sendiri cukup licik. Menurut Harjito, pelaku biasanya menyebarkan komunikasi resmi palsu. Isinya macam-macam, mulai dari soal pembukaan penangguhan (suspend) layanan sampai agenda inspeksi mendadak atau sidak. Uniknya, mereka tidak selalu minta uang langsung. Lebih sering, mereka pakai identitas lembaga untuk tujuan yang menyesatkan.

Di sisi lain, ada satu hal yang bikin penipuan ini terlihat meyakinkan: pelaku menggunakan surat elektronik (surel) dengan kop atau identitas yang mirip atribut resmi BGN. Padahal, pesan itu dikirim bukan lewat kanal komunikasi sah milik instansi. Akibatnya, banyak penerima pesan yang terkecoh. Mereka pikir informasi itu datang dari otoritas yang benar, lalu langsung menuruti instruksi palsu.

“Kalau terima email atau surat yang mengatasnamakan BGN, tapi pakai kop tidak resmi atau sumbernya tidak jelas, jangan langsung ditindaklanjuti,” tegas Harjito. Ia menambahkan, sebaiknya lakukan verifikasi dulu melalui kanal resmi. Soalnya, semua komunikasi resmi dari BGN cuma dilakukan lewat saluran dan domain internet yang sudah ditetapkan lembaga.

Namun begitu, BGN tidak tinggal diam. Mereka meminta setiap pengelola yang menemukan dugaan penipuan untuk segera melapor ke pihak berwenang atau melalui kanal pengaduan resmi. Langkah ini penting, kata mereka, untuk menjaga integritas program nasional.

Ke depannya, BGN berencana memperkuat sistem sosialisasi. Tujuannya, biar masyarakat makin mudah membedakan mana informasi resmi dan mana yang palsu. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan nama lembaga oleh oknum tidak bertanggung jawab bisa diminimalisir. Semoga saja.