Menko Infrastruktur Soroti Risiko Gerbong Khusus Wanita di Bagian Belakang Rangkaian KRL

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, baru-baru ini melontarkan usulan. Gerbong KRL khusus perempuan, katanya, sebaiknya dipindah ke tengah rangkaian. Ini muncul setelah kecelakaan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL. Sebuah insiden yang cukup mengagetkan banyak pihak.

Menanggapi hal itu, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, angkat bicara. Menurutnya, soal keselamatan itu nggak pandang bulu. Laki-laki dan perempuan, sama-sama punya hak untuk tidak menjadi korban.

"Sebelumnya, belum pernah ada kejadian seperti ini. Sebuah KRL ditabrak dari belakang oleh kereta api jarak jauh," ujar AHY kepada wartawan, Selasa (28/4/2026) di RSUD Bekasi. Ia baru saja menjenguk para korban di sana.

Nah, yang menarik perhatian AHY adalah posisi gerbong khusus wanita. "Kebetulan yang paling belakang adalah kereta khusus wanita. Pasti ada kekhawatiran. Kenapa justru yang paling rentan yang selama ini kita siapkan secara khusus malah yang mendapat risiko paling tinggi?" katanya, setengah bertanya.

Tapi, ia kemudian menegaskan lagi. "Ini juga bagian yang akan terus kita evaluasi. Namun yang jelas, laki-laki dan perempuan sama saja. Tidak boleh ada yang menjadi korban dalam insiden apa pun."

Di sisi lain, AHY menekankan bahwa persoalannya bukan soal gender. Bukan soal siapa yang lebih lemah atau lebih kuat. Pemerintah, kata dia, saat ini lebih fokus pada perbaikan sistem. Semua harus dirombak agar kecelakaan serupa tidak terulang lagi di masa depan.

"Jadi, yang kita fokuskan bukanlah perempuan atau laki-lakinya. Tapi bagaimana sistem transportasi kereta dan transportasi publik lainnya ini benar-benar aman. Selamat. Menghadirkan rasa aman dan nyaman. Safety first itu jangan cuma jadi jargon. Harus benar-benar bisa kita terapkan dengan baik," ujarnya dengan nada tegas.

Mengenai penyebab kecelakaan, AHY bilang akan ada investigasi tuntas dari KNKT. Ia sudah mendapat komitmen dari mereka. "KNKT tadi sudah menyanggupi untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Saya minta transparan. Terbuka. Bisa dijelaskan ke publik. Karena ini juga harus ada faktor edukasinya," pungkasnya.