Menteri Koperasi Resmikan SPBUN Berbasis Koperasi di Aceh Selatan untuk Dorong Keadilan Energi Nelayan

Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, bilang kalau kehadiran SPBUN Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan di pesisir itu bukan sekadar proyek. Ini bukti negara hadir. Katanya, ini semua demi menaikkan taraf hidup nelayan.

Langkah ini, menurutnya, cukup strategis. Soalnya, akses ke BBM selama ini sering jadi keluhan utama. Dengan SPBUN, bahan bakar jadi lebih mudah didapat, harganya terjangkau, dan yang penting tepat sasaran. Ekonomi pesisir, perlahan tapi pasti, bisa ikut menguat.

Yang menarik, SPBUN ini dikelola pakai basis koperasi. Model seperti ini dinilai bisa menekan biaya operasional. Nelayan pun diharapkan lebih sejahtera. Ditambah lagi, ada harapan besar agar potensi kelautan dikelola secara modern dan berkelanjutan. Koperasi jadi pilarnya.

“Kehadiran negara (melalui pendirian SPBUN) ini Insyallah dapat mengubah tatanan ekonomi yang ada di sini,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026). “Harapannya, nanti bisa mengubah fakta-fakta yang menyedihkan sebelumnya.”

Pernyataan itu disampaikan saat ia meresmikan SPBUN milik Koperasi Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI). Lokasinya di Kecamatan Bakongan Timur, Aceh Selatan. Masih di hari yang sama, Selasa (28/4).

Ferry menegaskan, pemerintah akan terus berupaya memperbanyak SPBUN. Terutama di wilayah pantai yang banyak nelayannya. Ia sadar betul, kelompok masyarakat ini termasuk yang paling rentan.

“Kelompok masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai itu merupakan kelompok masyarakat yang relatif miskin,” katanya. “Sehingga lebih butuh dukungan, butuh bantuan dari semua pihak termasuk dari pemerintah lewat pembangunan SPBUN.”

Di sisi lain, Ferry juga menyoroti pentingnya sinergi. Antara program Kampung Nelayan Merah Putih dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dua program ini, menurutnya, harus berjalan beriringan.

Ibarat motor penggerak ekonomi desa. Sekaligus jadi penyangga distribusi kebutuhan pokok dan hasil produksi masyarakat. Ia pun mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian yang terjadi. Terutama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta PT Pertamina (Persero) lewat anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga.

Konsep pembangunan SPBUN yang menyatu dalam ekosistem KDKMP, kata Ferry, akan direplikasi. Di berbagai wilayah lain di Indonesia. Bukan cuma di Aceh Selatan.

Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, punya pandangan sendiri. Menurutnya, peresmian SPBUN di Aceh Selatan ini adalah langkah konkret. Pemerintah, katanya, benar-benar menghadirkan keadilan energi bagi nelayan.

“SPBUN ini hadir untuk memberikan keadilan energi,” kata Didit. “Menurunkan biaya operasional, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir di wilayah Aceh Selatan.”

Lalu, Bupati Aceh Selatan, Mirwan, ikut angkat bicara. Wilayahnya, menurut dia, punya potensi luar biasa di sektor kelautan dan perikanan. Ada 71 desa pesisir dengan jumlah nelayan sekitar 7.000 orang.

Jumlah yang tidak sedikit. Dan mereka jadi salah satu urat nadi perekonomian Aceh Selatan khususnya dalam hal pemenuhan pangan berupa produk perikanan dan kelautan.

Karena itu, kata Mirwan, keberpihakan dan dukungan pemerintah mutlak diperlukan. Agar kehidupan para nelayan bisa ikut meningkat. Sejalan dengan besarnya kontribusi mereka terhadap ekonomi, baik daerah maupun nasional.

Acara peresmian itu sendiri, selain dihadiri Ferry, juga dihadiri Wamen KKP Didit Herdiawan Ashaf dan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Tiga pejabat, satu tujuan: membuat hidup nelayan sedikit lebih baik.