Mendagri Tito Karnavian Dorong Pemda di Papua Perkuat Kolaborasi Dukung Program Perumahan Nasional

Jakarta Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, ngajak pemerintah daerah di Tanah Papua buat lebih erat lagi kerja samanya. Soalnya, menurut dia, kolaborasi ini penting banget buat mendukung program perumahan yang lagi digalakkan. Ujung-ujungnya, ya buat ningkatin kesejahteraan masyarakat di sana.

Ngomong-ngomong soal perumahan, ini bukan sekadar tempat tinggal. Lebih dari itu, sektor ini jadi kebutuhan dasar yang punya peran strategis bahkan disebut-sebut sebagai salah satu cara mewujudkan keadilan sosial. Makanya, pemerintah pusat udah menjadikan program perumahan sebagai prioritas nasional.

“Bapak Presiden paham betul, salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar: masalah perumahan,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (28/4/2026).

Pernyataan itu disampaikan pas acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua. Acaranya berlangsung di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4) malam. Suasananya cukup hangat, katanya.

Di sisi lain, Tito juga menjelaskan kalau pemerintah udah nyiapin berbagai kebijakan biar hunian lebih terjangkau. Apalagi buat masyarakat berpenghasilan rendah atau biasa disebut MBR. Salah satunya, pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Supaya masyarakat yang nggak mampu punya daya beli bisa terjangkau, tujuan itu. Ini sangat bisa bantu,” katanya, dengan nada optimis.

Dia juga ngapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus mendorong inovasi pembiayaan. Ditambah lagi, perluasan akses terhadap hunian layak juga digencarkan. Menurut Tito, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga jadi kunci buat ngadepin tantangan pembangunan perumahan di tingkat nasional.

Namun begitu, dia nggak cuma bicara soal pusat. Tito juga nyinggung pentingnya tata kelola layanan di daerah. Biar kebijakan yang udah disiapkan bisa bener-bener dirasain manfaatnya sama masyarakat. Salah satu yang didorong adalah optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP).

“Kita dorong untuk membuat layanan satu atap yang namanya Mal Pelayanan Publik, MPP. Di situ semua layanan publik dijadikan satu,” sambung Tito.

Menurut dia, penyederhanaan layanan bakal berdampak positif. Bukan cuma buat masyarakat, tapi juga buat iklim investasi di sektor perumahan. Kalau ekosistemnya makin kondusif, pembangunan perumahan diharapkan bisa jalan lebih optimal.

“Dengan kemudahan KUR, pembebasan yang kita buat tadi PBG, BPHTB, PPN ini akan membuat… apa namanya itu, gelora gelombang untuk membangun perumahan. Ekosistemnya akan hidup,” sambungnya, dengan semangat.

Di akhir sambutan, Tito ngajak semua pemangku kepentingan buat bareng-bareng mendukung program perumahan di Papua. Biar program ini bisa berjalan berkelanjutan. Dia yakin, manfaatnya bakal luas banget buat masyarakat di Tanah Papua.

“Semoga niat yang baik kita ini, untuk program seluruh Papua yang dimulai hari ini secara resmi di Kota Sorong, akan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” pungkasnya.

Sebagai catatan, turut hadir dalam kegiatan itu Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat, dan pihak terkait lainnya.

Usai acara, Tito dan rombongan sempat meninjau langsung kawasan Rumah Susun TNI AL Kota Sorong. Di sana, mereka berdialog dan ngecek progres pembangunan rumah susun buat prajurit TNI AL. Lumayan, biar tahu langsung kondisi di lapangan.